#SPPT#Pajak#PBB

Petugas Pajak di Desa Keluhkan SPPT Tak Berobjek Kembali Tercetak tahun Ini

( kata)
Petugas Pajak di Desa Keluhkan SPPT Tak Berobjek Kembali Tercetak tahun Ini
Petugas PBB-P2 di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, saat menunjukkan SPPT beberapa hari yang lalu (Foto:Lampost/Armansyah)


Kalianda (Lampost.co)-- Sejumlah petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) tingkat desa di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, mengeluhkan Surat Penagihan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2.


Seperti yang diungkapkan, Petugas PBB-P2 Desa Bangunan, Muhlisun mengatakan setidaknya ada 123 lembar SPPT yang tidak memiliki objek dan subjek pajak kembali tercetak. Padahal, setiap tahunnya ia mengusulkan untuk penghapusan.

“Ya capek juga lah mas setiap tahun saya bolak balik usulkan penghapusan ke Kantor Pelayanan Pajak. Dikirain warga (wajib pajak), kami enggak kerja," kata dia, Minggu 12 Juni 2022.

Dia mengaku SPPT PBB-P2 yang diusulkan penghapusan dan perbaikan itu senilai Rp8.280.442. Namun, 6 lembar diantaranya dikembalikan karena ada keberatan dari wajib pajak.

"Wajib pajak keberatan karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunannya gak sesuai dengan objek sebesar Rp1,2 juta. Padahal, biasanya nilai NJOP berkisar Rp200 ribu-Rp250 ribu. Jelas, si wajib pajak enggak mau bayar," kata dia.

Selain itu, kata Muhlisun, pihaknya menemukan 15 SPPT PBB-P2 yang objeknya berada di desa lain dan 2 lembar SPPT merupakan bangunan tower provider yang ada di Desa Bangunan.

"15 SPPT itu milik wajib pajak di Desa Bangunan, tapi punya objek pajak di Desa Sukaraja. Kalau 2 SPPT bukan kami yang menarik, karena tagihannya langsung ke provider pusat," kata dia.

Diketahui, berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB-P2, ketetapan pokok PBB-P2 Desa Bangunan sebesar Rp71.256.342 dengan jumlah SPPT sebanyak 1.496 lembar.

Kesalahan Sistem

Sementara itu, Kepala UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Palas, Rusli mengatakan ia tidak memungkiri adanya SPPT PBB-P2 yang telah diusulkan penghapusan, namun tercetak kembali. Ia mengaku itu karena adanya kesalahan dari sistem.

"Ada kesalahan dari sistem. Sebenarnya, usulan penghapusan itu sudah kami tindaklanjuti. Bahkan, usulan dari desa tersebut sudah di ACC oleh pimpinan kami. Tapi, dibawah tetap diusulkan penghapusan saja," kata dia.

Dian Wahyu K








Berita Terkait



Komentar