#narapidana

Petugas Diduga Tarik Uang dari Narapidana Program Asimilasi

( kata)
Petugas Diduga Tarik Uang dari Narapidana Program Asimilasi
Ilustrasi. Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pembebasan narapidana umum dan anak oleh Kanwil Kemenkumham Lampung sesuai dengan permenhumkam dalam mengantisipasi penyebaran virus corona dinodai beredarnya kabar permintaan uang oleh oknum petugas di lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (Rutan) terhadap keluarga narapidana yang dibebaskan. Hal itu diungkapkan dua narapidana yang baru saja mendapatkan pembebasan dari program asimilasi.

Narapidana asal Bandar Lampung yang enggan disebutkan namanya tersebut mengaku ditarik uang Rp5 juta. Dia mendapatkan informasi kalau tarifnya berbeda, bergantung dengan kloter awal pembebasan.

"Jadi kami disodorkann nama-nama yang bisa ikut asimilasi, saya diminta Rp5 juta, mau enggak mau pengen bebas. Keluarga saya sampai minjam ke rentenir, padahal kan harusnya enggak sebesar itu," ujarnya, Minggu, 12 April 2020.

Adapun caranya, yakni napi pendamping (tamping) menyetorkan nama-nama yang bakal mendapatkan kebijakan asimilasi covid 19. Kemudian mereka dijanjikan namanya akan dikirimkan ke pusat untuk mendapatkan persetujuan.

"Terus kami diminta transfer ke nomor rekening yang dikasih ke orang yang nemuin kita (tamping)," ujarnya.

Narapidana lainnya juga ditarik Rp5 juta, kendati awalnya sempat diminta sekitar Rp10 juta. "Iya saya Rp5 juta bang, samalah prosesnya," katanya.

Kemudian, salah satu keluarga narapidana lainnya yang dibebaskan mengaku dimintai uang oleh salah satu oknum petugas. "Iya saya dimintai uang Rp5 juta kalau mau bebas cepat asimilasi ini," kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya tersebut, Senin (6/4).

Dia mengaku bukan hanya saudaranya saja yang dimintai uang pembebasan Rp5 juta tersebut. "Rata-rata hampir semua napi yang bebas kemarin dimintai uang Rp5 juta per kepala," katanya.

Kakanwil Kemenkumh Lampung Nofli sudah menegaskan jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil keuntungan sepihak. "Kalau ketahuan saya tindak tegas, tapi kalau mau menindak kan banyak ini (LP/rutan) kita harus tahu tempatnya," ujarnya.

Agar tidak timbul fitnah, Nofli menyarankan agar para napi asimilasi yang ditarik sejumlah uang agar melapor langsung ke orang nomor 1 di Kanwil Kemenkumham Lampung Itu. Caranya, bisa ke nomor layanan pengaduan via WhatsApp yakni 08111599369, email Kanwillampung@kemenkumham.go.id atau Twitter @kumham_lampung dan Instagram @kumhamlampung.

"Kan banyak benar LP dan rutan di Lmapung ini. Di Lampung Selatan misalnya, kalau ada lapor saja, WA ke saya, kan ada nomor saya," katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar