#petani

Petani Perlu Dilindungi untuk Jamin Ketahanan Pangan

( kata)
Petani Perlu Dilindungi untuk Jamin Ketahanan Pangan
Dok. LDII Konferensi Pers LDII

Jakarta (Lampost.co) -- Pandemi covid-19 yang mengguncang berbagai sektor publik, kesehatan, dan ekonomi di tanah air terutama ketahanan pangan dan kemandirian nasional mencuatkan keprihatinan.

Pasalnya, ketahanan pangan nasional saat ini, masih bergantung dengan manajemen impor pangan. Akibatnya, petani kerap terpukul ketika masa panen bersamaan dengan saat impor pangan.

“Dalam sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan kerajaan-kerajaan lainnya, belum pernah Indonesia mengimpor. Justru kerajaan-kerajaan itu mengekspor beras ke mancanegara,” kata Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia ( LDII) Prasetyo Sunaryo pada konferensi pers virtual

Prasetyo mengingatkan, ketahanan pangan sangat strategis dalam geoekonomi dan geopolitik. Pangan bisa menjadi alat diplomasi di masa depan, selain air dan energi.

Memulai ketahanan pangan, LDII telah berupaya dengan menyuburkan kembali tanah-tanah pertanian yang struktur tanahnya rusak oleh pupuk kimia.

Baca juga : NU Terbitkan Mushaf Al-quran Ar-Risalah Nahdlatul Ulama

Prasetyo mencontohkan, anggota Dewan Pakar LDII Arief Iswanto telah menyuburkan lahan-lahan pertanian yang mengeras karena pupuk kimia dengan pupuk alam di daerah Sukabumi. Terbukti tanah kembali subur, dengan hasil 6 ton per hektar.

Di area tersebut, Arief mengembangkan pembuatan pupuk alam, tanaman cokelat dan kopi. Produk-produk pertanian tersebut, sudah diminati kafe-kafe di Eropa.

Prasetyo Sunaryo mengingatkan, ketahanan pangan sangat bergantung dari pemerintah sebagai regulator dan petani yang selalu kreatif dan inovatif untuk meningkatkan produksi pertanian. Persoalannya, terkadang sebagai regulator, pemerintah dalam beberapa kasus terlalu birokratis, yang menyebabkan kreativitas dan inovasi petani menjadi mampat.

“Petani harusnya menjadi subjek, namun dalam beberapa hal saat mereka membuat bibit padi atau pupuk justru berurusan dengan birokrasi bahkan hukum. Mereka harus menghadapi kegenitan akademik,” imbuh Prasetyo.

 

Menurutnya, bila temuan bibit atau pupuk, bahkan juga obat pada tanaman, bila dilakukan oleh individu atau sekelompok petani, tidak harus dihadapkan pada birokrasi dan hukum.

 

Bahkan bila perlu, menurutnya, pemerintah bisa memberi izin produk bibit dari petani. Dengan membantu riset dan hak intelektual. Dengan begitu, petani bisa menjadi subjek dan negara melakukan proteksi dan perlindungan pada petani.

Proteksi dari negara ini sangat penting. Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, hingga Tiongkok, sangat memproteksi para petani mereka. Memberi subsidi yang besar, sehingga panen melimpah dan tentu saja, hasil panennya bisa bersaing untuk ekspor. Sementara, subsidi dan perlindungan pemerintah terhadap petani belum optimal. Di pedesaan masih marak praktik-praktik ijon, yang memiskinkan petani.

Baca juga : TurunTangan Bantu Bayar Kontrakan Warga Terdampak Covid-19

Lebih lanjut Prasetyo menegaskan pentingnya pangan bagi ketahanan negara. Ia mengutip pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger

“Kuasai minyak, maka engkau akan menguasai bangsa- bangsa. Kuasai pangan, maka engkau akan menguasai rakyat,” kredo ini pernah dilontarkan Henry Kissinger.

Jadi penguasaan pangan merupakan hal yang penting dalam geopolitik. Prasetyo mengingatkan, ketahanan pangan justru tak tercipta ketika pemerintah menekan kreativitas, atau lebih mementingkan tanaman tertentu,

“Kita bisa berpaling ke sejarah, titik mula kekurangan pangan di Pulau Jawa, ketika Belanda menerapkan sistem tanam paksa, yang menyebabkan sawahsawah berubah menjadi tanaman tebu, hanya untuk mengisi kekosongan kas akibat Perang Jawa,” imbuh Prasetyo seraya menambahkan

DPP LDII berharap, ketahanan pangan ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Indonesia harus bisa mandiri dan swasembada pangan, jangan sampai hanya mahir memanajemen impor pangan. 

Media Indonesia



Berita Terkait



Komentar