#beritalampung#beritalampungterkini#petani#sewalahan#pemprovlampung

Petani Kota Baru Tagih Janji Pencabutan SK Sewa Lahan

( kata)
Petani Kota Baru Tagih Janji Pencabutan SK Sewa Lahan
Ratusan petani Kota Baru saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pemprov Lampung, Rabu, 4 Januari 2023. Lampost.co/Putri Purnama


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ratusan petani Kota Baru kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung Pemerintahan Provinsi Lampung, Rabu, 4 Januari 2023. Mereka menagih janji para wakil rakyat yang disampaikan sebulan lalu.

Koordinator aksi, Maspodo mengatakan setelah aksi pada 24 November 2022 lalu, belum ada tindak lanjut yang diberikan Pemprov Lampung. SK Gubernur mengenai penetapan sewa lahan belum juga dicabut.

"Kami datang lagi untuk mempertanyakan hasil musyawarah yang telah dilakukan sebulan lalu. Janji-janji wakil rakyat yang katanya mau menyelesaikan masalah SK sewa lahan nyatanya hanya omong kosong," katanya.

Baca juga:  Pemprov Lampung Anggarkan Rp14,21 Miliar untuk Perbaiki 952 Rumah Ibadah

Dia mengatakan saat aksi pertama, Kesbangpol dan BPKAD Lampung memberikan tenggat waktu satu minggu untuk menyampaikan aspirasi para petani. Namun hingga saat ini, janji itu belum direalisasikan.

"Kami bahkan masih diintimidasi Satgas Lahan, satu per satu rumah warga didatangi dan dimintai uang sewa lahan mulai dari Rp1 juta sampai Rp4 juta per petani. Tapi kami juga tidak tahu, uang itu ke mana atau dialokasikan untuk apa," ujarnya.

Para petani yang menggarap lahan di Kota Baru berharap Pemprov Lampung segera menyelesaikan masalah SK gubernur tentang sewa lahan itu. Petani minta adanya kejelasan mengenai tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan dan diterima.

"Kami enggak masalah kalau ada sewa karena kami sudah ada di sana sejak 1960, tapi harus jelas uang itu ke mana dan untuk kepentingan apa serta besarannya yang sama. Kalau sudah sewa jangan lagi ada intimidasi kepada para petani. Kalau itu tidak bisa dipenuhi, ya cabut SK gubernur itu," ujarnya.

Maspodo mengatakan hingga saat ini sudah puluhan petani yang menyetorkan uang sewa lahan kepada satgas dengan total kurang lebih hingga Rp50 juta.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar