#pupuksubsidi#pupuknonsubsidi

Petani dan Pengecer di Kotagajah Mengeluh Diwajibkan Membeli Pupuk Nonsubsidi

( kata)
Petani dan Pengecer di Kotagajah Mengeluh Diwajibkan Membeli Pupuk Nonsubsidi
Seorang petani menunjukkan pupuk nonsubsidi yang ada di gudang kelompok.Dok.


Gunungsugih (Lampost.co) -- Sejumlah kelompok tani dan pengecer pupuk bersubsidi di Kotagajah, Lampung Tengah, keberatan jika harus selalu membeli pupuk nonsubsidi sebagai syarat memperoleh pupuk subsidi. Pupuk nonsubsidi yang harus dibeli yakni NPK plus.

Budi, salah satu pengurus kelompok tani, mengatakan para petani tidak bersedia menebus pupuk nonsubsidi yang diambil kelompok pada musim tanam sebelumnya. Bahkan, daripada harus membeli pupuk nonsubsidi yang mahal, mereka memilih beralih ke pupuk lain.

"Pupuk nonsubsidi sisa musim lalu masih ada, sekarang disuruh membeli lagi. Para petani memilih beralih ke pupuk lain, " kata dia, Rabu, 22 Juli 2020.

Pemilik kios di Kotagajah, Zulkifli mengatakan pihaknya diwajibkan membeli pupuk nonsubsidi sebagai syarat memperoleh jatah pupuk subsidi untuk para petani. Karena pengecer mengambil pupuk subsidi untuk petani, pupuk nonsubsidinya juga dibebankan kepada petani.

"Musim lalu sudah ambil nonsubsidi. Sekarang diwajibkan ambil lagi kalau mau dapat jatah subsidi. Masalahnya petaninya juga tidak mau. Tentu menyulitkan kami para pengecer," katanya.

Dia menjelaskan untuk pembelian satu ton lebih pupuk subsidi, pengecer diwajibkan membeli 25 kg pupuk nonsubsidi. Jadi selain harus mengeluarkan Rp2.231.820 untuk satu ton pupuk subsidi, pengecer wajib membayar 25 kg pupuk nonsubsidi Rp180 ribu.

"Distributor mengancam kios, jatah pupuk subsidi tak diturunkan kalau tidak membeli pupuk yang nonsubsidi, yaitu NPK plus," kata dia.

Menurut dia, semua pengecer/kios di Kotagajah diperlakukan demikian sehingga ia menduga itu sebagai modus pemaksaan sebagai strategi bisnis. "Hampir semua pemilik kios di Kotagajah. Jangan-jangan ini modus bisnis," kata dia.

Dia berharap dewan maupun aparat penegak hukum menindaklanjuti hal ini karena meresahkan petani dan pengecer. Sebab, pihaknya sempat bertanya ke dinas terkait masalah ini dan menurut tidak tidak ada aturan semacam itu.

"Kata dinas itu hanya strategi dagang. Kalau benar begitu, tolong dewan dan aparat penegak hukum segera menindaklanjutinya," katanya.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar