#tambakudang

Petambak Udang Pesibar Dipukuli Oknum Satpol PP, Siapkan Langkah Hukum

( kata)
Petambak Udang Pesibar Dipukuli Oknum Satpol PP, Siapkan Langkah Hukum
Pertemuan sejumlah petambak di Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung, Senin, 7 Februari 2022.


Krui (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) terus berkomitmen untuk menutup tambak udang sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang RTRW 2017-2037. Namun, dalam upaya tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten justru melakukan pemukulan terhadap seorang petambak yang hendak memasukkan benur ke dalam lokasi tambaknya.

Sebelumnya, Pemkab Pesibar juga memasangi portal untuk menutup akses kendaraan besar menuju tambak di Pekon Way Jambu, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesibar, pada Senin, 1 Februari 2022 lalu. Sepekan diportal, pemilik tambak di lokasi tersebut, Apriyani, hendak memasuki benur ke dalam tambaknya, pada Sabtu sore, 5 Februari 2022.
Baca juga: Pemortalan Jalan Tambak di Pesibar Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Namun, saat itu dicegat Satpol PP hingga merampas kunci mobil dan benur. “Saya juga dipukul,” kata Apriyani, saat pertemuan sejumlah petambak di Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung, Senin, 7 Februari 2022.

Kemudian, mobil dan benur yang dirampas itu hendak diserahkan ke Polsek sebagai barang bukti. Namun, pihak kepolisian tidak menerimanya. Dengan demikian, barang rampasan itu kini berada di Kantor Satpol PP.

“Saya akan lapor pemukulan ini. Sementara ini pihak kepolisian meminta saya untuk visum dulu,” ujarnya.

Ketua Ikatan Petambak Pesisir Barat Sumatera (IPPBS), Agusri Syarief, menjelaskan tindakan yang dilakukan Pemkab itu di luar kebiasaan dan tidak seharusnya terjadi.

“Untuk itu, saya sarankan minta perlindungan hukum sama Polres atau Polda karena tindakan persekusi ini,” ujar Agus.

Pihaknya juga berencana untuk meminta bantuan kepada Gubernur Lampung. “Saya juga masih pelajari berbagai saran yang masuk untuk menangani ini,” kata dia.

Menurut dia, para petambak tidak ingin melawan Pemkab dan Perda yang dibuat. “Kami hanya menuntut yang ada di dalam Perda tersebut,” kata dia.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar