#tambakudang#pesisirbarat

Petambak Udang Keluhkan Alih Fungsi Lahan

( kata)
Petambak Udang Keluhkan Alih Fungsi Lahan
Petambak udang asal Pesibar saat mengadu ke sekretariat FKPA.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Petambak udang di Pesisir Barat mengeluhkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Sebab, regulasi itu mengatur operasional tambak yang masuk dalam kawasan zona wisata wajib beralih fungsi mendukung sektor pariwisata.

Salah satu petambak yang terdampak, Andi Handayo menjelaskan dirinya membangun tambak udang sejak puluhan tahun lalu. Dalam operasional, pihaknya selalu menaati segala aturan dan perizinan. Namun, kini usahanya memiliki kesulitan untuk mendapatkan izin. Sebab, dianggap tidak sesuai dengam Perda 8/2017.

"Ada tiga kecamatan yang masuk zona wisata itu, yaitu Lemong, Ngambur, dan Pesisir Selatan. Dari daerah itu terdapat 10 tambak (farm) yang harus dialih fungsi menjadi lokasi wisata," kata Andi di Sekretariat Forum Komunikasi Praktisi Akuakultur, Jumat 8 November 2019.

Menurutnya, tiga dari farm tersebut saat ini habis masa izinnya dan tidak boleh diperpanjang. Justru diberikan waktu hingga 29 November agar tambak dialih fungsikan. Namun, penerapan itu tidak ada sosialisasi terhadap pelaku yang terdampak. Padahal, jika terdapat informasi lebih dulu, pihaknya bersedia untuk menyesuaikannya dengan membentuk agrowisata.

Menurutnya, alih fungsi itu bisa mematikan pertambakan udang. Hal itu justru merugikan berbagai pihak. Mulai dari pemda, masyarakat, dan perusahaan. Terlebih, rencana alih fungsi belum dapat diperjelas bentuknya. Atas rencana penutupan itu pihaknya akan melakukan upaya hukum sesuai perundangan.

"Bagi Pemda akan kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) nya. Sebab, tambak berkontribusi besar bagi PAD kabupaten. Sementara, 65% karyawan kami masyarakat sekitar. Sehingga akan mempengaruhi ekonomi daerah. Tapi, izin usaha budidaya perikanan sekarang sekarang tidak bisa diperpanjang lagi," ujarnya.

Pemilik Johan Farm, Yani menjelaskan pengusaha budidaya udang di Pesibar tidak menentang perda tersebut. Namun, sepatutnya pemerintah memiliki kebijaksanaan terhadap investor yang berkontribusi bagi ekonomi daerah.

"Padahal, tambak itu bisa juga dijadikan sebagai destinasi wisata. Rencana zona wisata itu masih belum jelas destinasi wisata atau sarana yang akan dibangun. Tapi, kami langsung diminta alih fungsi saja. Kecuali usaha saya tidak beroperasi lagi," kata Yani.

Ketua Umum FKPA, Hanung Hernadi mengatakan Lampung terkenal sebagai lumbung udang nasional dan hanya bersaing dengan Jawa Timur. Dengan kontribusi 144 ribu ton per tahun. Di industri itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan pun meminta agar produksi udang dapat ditingkatkan lima kali lipat. Artinya, Lampung butuh peningkatan operasional tambak.

"Tapi, sekarang kok malah yang ada disuruh dialih fungsi. Dari wilayah yang terdampak itu ada 10 farm. Satu farm ada belasan kolam. Kalau satu kolam saja bisa produksi empat ton tiap siklusnya. Berarti jika ada 100 kolam ada 400 ton produksi. Negara pun kehilangan 800 ton dari dua kali siklus untuk di ekspor," ujarnya.

Menurutnya, jika ingij menjadikan sebagai lokasi wisata, Pesibar bisa mencotoh Lampung Selatan. Kabupaten itu bisa membuat tambak sebagai agro wisata. Peran industri yang bisa menjadi sarana wisata dan pendidikan. Begitu pula Tanggamus dan Pesawaran yang lebih dulu menerapkan Perda Zonasi. Namun, tidak mengganggu aktivitas tambak udang," katanya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar