tambakpesibar

Petambak-Pemkab Pesibar Kaji Pembangunan Ekowisata

( kata)
Petambak-Pemkab Pesibar Kaji Pembangunan Ekowisata
Ilustrasi.Dok


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Petambak udang dan Pemerintah Kabupaten Pesisirbarat mengkaji adanya usulan pembangunan ekowisata di daerah tersebut. Hal tersebut sebagai solusi untuk mengakhiri persoalan alih fungsi lahan tambak udang menjadi zona wisata.

Petambak udang di Pesibar, Agusri Syarif menjelaskan Ombudsman mengusulkan agar dibangunnya ekowisata sebagai jalan tengah dari persoalan yang bergulir dalam setahun terakhir ini. Dengan demikian tambak pun dapat dibuka kembali, tetapi dengan mendukung sektor wisata.

"Misalnya membangun restoran atau wisatawan bisa mengunjungi tambak udang sambil bakar-bakar udang," kata Agus, Kamis 17 Desember 2020.

Namun, dalam pertemuan bersama Ombudsman pada Rabu, 16 Desember 2020, Pemkab Pesibar justru berfokus pada pembahasan pencabutan laporan. Hal itu tidak sesuai kesepakatan. Sebab, sebelumnya direncanakan untuk membahas ekowisata, diberikannya kembali perizinan, dan terakhir sama-sama cabut laporan.

"Tapi pertemuan tadi mereka hanya mau membahas cabut laporan. Pada prinsipnya, kalau mau ada win-win solution kami pasti ikut. Kalau memang solusinya tambak harus menjadi ekowisata juga kami siap membangunnya," ujarnya.

Kabag Hukum Pesibar, Edwin Kastolani Burtha, mengatakan persoalan yang dimediasi Ombudsman saat ini terus menunjukkan titik terang. 

Dengan harapan bisa ditemukannya solusi terbaik, salah satunya pembangunan ekowisata. Namun, usulan itu masih perlu dipelajari terlebih dulu di beberapa instansi terkait.

"Ini tidak hanya satu bidang saja, tetapi kami harus menyelaraskan dengan konsep pembangunan Pesibar secara utuh yang melibatkan banyak sektor. Untuk itu, harus benar-benar di konsep dengan matang," kata Edwin.

Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengatakan persoalan tersebut kini berujung pada saling lapor ke kepolisian. Untuk itu, pihaknya mengimbau agar kedua pihak dapat menahan diri agar proses hukum yang berjalan tidak dilanjutkan hingga adanya titik terang pada persoalan itu.

"Kami minta prosesnya dihentikan sementara sampai proses kesepakatan yang dilakukan pada 19 November lalu dilaksanakan semua pihak. Kesepakatan itu salah satunya sama-sama menahan diri terkait laporan di kepolisian," kata Yusuf.

Disamping itu, lanjut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan pusat untuk melakukan kajian tentang membentuk ekowisata. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi solusi yang adil bagi kedua pihak. 

Dengan demikian, Pemkab Pesibar dapat tetap menjalankan aturannya dalam membangun kawasan wisata, tetapi dengan tidak menutup tambak udang yang berperan besar bagi perekonomian masyarakat.

"Saya lihat kelayakan lokasi untuk wisata. Untuk itu kami koordinasi dengan pusat, karena hubungannya dengan kementerian dan memang menjadi atensi Ombudsman pusat. Hal itu sudah ada pertimbangan, tetapi masih dalam pengkajian dan pemkab sendiri mau melihat itu. Tinggal tunggu 14 hari kedepan dan dilihat konsepnya," ujarnya.

Menurutnya, usulan terbentuknya ekowisata di kawasan tambak udang bisa menjadi solusi baik. Dibandingkan dengan berkeras diri dengan pendapat masing-masing yang tidak kunjung ada penyelesaian. 

"Itu bisa jadi solusi, tetapi perlu ada kajian. Mudah-mudahan bisa diterima semua pihak. Dari pada sama-sama ngotot dan nggak ada penyelesaian," ujar dia.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar