#Pilkada2020#bawaslu

Petahana Dilarang Rombak Pejabat 6 Bulan Jelang Pilkada

( kata)
Petahana Dilarang Rombak Pejabat 6 Bulan Jelang Pilkada
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Krui (Lampost.co) -- Petahana yang kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 dilarang melakukan perombakan jabatan atau melantik pejabat. Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesisir Barat (Pesibar) telah melayangkan surat dengan No.104/K.LA-12/PM.00.02/XII/2019 ke Bupati Agus Istiqlal perihal hal tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Pesisir Barat, Irwansyah, Minggu, 5 Januari 2020. Menurut dia, hal itu sesuai surat edaran Bawaslu RI No.SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 yang ditujukan ke Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang menggelar Pilkada Serentak 2020.

"Calon petahana bila dihitung mundur enam bulan penetapannya, terhitung 8 Januari ini tidak diperbolehkan melakukan pelantikan dan mutasi pejabat. Selain itu juga harus cuti pada masa kampanye," katanya.

Larangan itu tertuang dalam UU No.10/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dia menjelaskan aturan tersebut tetap bisa dilakukan jika disertai persetujuan khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika hal itu dilanggar, akan dikenakan sanksi tegas yakni diskualifikasi dari pencalonan.

“Terkecuali jika ada surat tertulis dari Kemendagri, baru bisa melantik pejabat. Yang jelas kami tetap mengingatkan untuk tidak melantik pejabat mulai 8 Januari 2020 nanti,” ujarnya.

Dia menambahkan petahana harus mengambil cuti saat masa kampanye dimulai 11 Juli hingga 19 September 2020. Dalam rentang waktu itu, petahana juga harus melepaskan atribut dan tidak melakukan aktivitas sebagai kepala daerah, baik instruksi secara lisan atau tertulis, termasuk berkaitan dengan fasilitas negara.

“Petahana baru aktif lagi sebagai kepala atau Wakil kepala daerah selama masa tenang. Petahana juga harus menandatangani surat pernyataan bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye," katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar