#tambangpasir#pesisirlampung#pemprov#beritalampung

Pesisir Laut Lampung Bebas Penambang Pasir

( kata)
Pesisir Laut Lampung Bebas Penambang Pasir
Kepala Dinas ESDM Lampung Yudha Setiawan. Foto: Lampost.co/Triyadi Isworo


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemeintah Provinsi Lampung menegaskan kepada para pengusaha yang bergerak di komoditas pasir laut tidak boleh melakukan aktivitas penambangan disepanjang laut Lampung sejak dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2018. 

 

Perusahaan pengeruk pasir laut yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak memenuhi ketentuan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil  diantaranya PT. Lautan Indonesia Persada di Rajabasa, Lampung Selatan. PT. Makmur Anugerah Mandiri Sejahtera di Dente Teladas, Tulang Bawang. Pusat Koperasi Nelayan Indonesia di Way Teladas, Tulang Bawang. PT. Sejati 555 Sampurna Nuswantara di Margasari, Sukorahayu, Lampung Timur.

 

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, Yudha Setiawan mengatakan persoalan yang ada akan ditangani semua agar tidak ada gejolak di masyarakat. Sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tidak boleh lagi melakukan penambangan dengan radius dari titik 0-12 mil dari garis pantai.

 

"Secara tegas tidak boleh melakukan penambangan. Setelah ada Perda itu maka sudah tidak boleh lagi melakukan eksploitasi disekitar wilayah laut. Mengurus izin penambangan lagi juga tidak boleh," katanya di Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 5 September 2019.

 

Ia mengatakan pada dasarnya bahwa selama perusahaan punya izin, kemudian banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Selanjutnya yang terpenting ialah pasarnya, apabila tidak ada permintaan pastinya tidak beroperasi. Selain itu perusahaan harus membuat laporan rutin.

 

"Kita juga akan rapat lagi mengenai hal ini agar tidak terjadi kesalahan," katanya.

 

Kemudian untuk pencabutan izin pihaknya harus merunutkan persoalan tersebut satu persatu agar tidak salah. Nanum yang pasti semua tambang pasir laut di Lampung sejak adanya Perda tersebut maka tidak diperbolehkan melakukan penambangan.

 

"Kalau kami hanya melakukan pencabutan izin saja, kalau sanksinya aparat penegak hukum. Untuk daerah zonasi gak boleh lagi dilakukan penambangan karena itu untuk konservasi," katanya.

Triyadi Isworo







Berita Terkait



Komentar