#cpns#joki

Peserta CPNS Pengguna Joki Dinilai Sulit Dipidana

( kata)
Peserta CPNS Pengguna Joki Dinilai Sulit Dipidana
Foto. Dok Polda Lampung


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila) Eddy Rifai menilai 58 orang yang menggunakan jasa joki CPNS 2021 sulit untuk dipidana karena lemahnya Undang-undangnya.

Menurutnya, sindikat joki CPNS 2021 itu dapat dikenakan Pasal 30 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2008. Dalam pasal tersebut, lanjut Eddy, hanya menjelaskan orang yang mengakses informasi secara ilegal yang dapat dipidana.

"Kena UU ITE karena ada ilegal akses, dalam UU tersebut hanya orang yang melakukan akses saja dalam artian tersangka hanya pelaku yang melakukan," katanya, Selasa, 26 April 2022.

Ia menambahkan, di dalam hukum pidana tidak ada tindak pidana percaloan, maka dari itu penyidik menggunakan Undang-undang lain yakni pasal 30 UU ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

"Tindak pidana percalonan ini sebenarnya gak ada di KUHP maka dicari pidana lain, tepatnya UU ITE karena mengakses secara ilegal, tapi dalam itu tidak disebutkan orang yang menggunakan jasanya di pidana," ujarnya.

Terpisah, Pengamat Hukum Unila Yusdianto mengatakan orang yang menggunakan jasa sindikat Joki CPNS hanyalah korban dan tidak bisa dipidana.

"Mereka sebenarnya korban, diimingi bisa masuk tertipu oleh sindikat itu, sehingga tidak bisa dipenjara," katanya.

Sementara, Dirkrimsus Polda Lampung Kombes Arie Rachman Nafarin menjelaskan, saat ini kasus perjokian tes CPNS 2021 masih dalam pengembangan. Ia belum bisa memastikan apakah ke-58 orang ini sebagai tersangka.

"Kita periksa (58 orang yang gunakan jasa joki CPNS), gak mungkin jadi tersangka semua," ujarnya.

Sebelumnya Ditreskrimsus Polda Lampung menangkap empat orang tersangka sindikat joki kecurangan CPNS 2021. Empat tersangka tersebut yaitu AN (27), MR (24), MRA (26), dan IG (35).

Winarko







Berita Terkait



Komentar