#blud#puskesmas#layananumum#beritapesawaran

Pesawaran Targetkan Seluruh Puskesmas Jadi BLUD

( kata)
Pesawaran Targetkan Seluruh Puskesmas Jadi BLUD
Pengecekan persyaratan administratif penilaian BLUD oleh Ketua Tim Penilaian Kesuma Dewangsa kepada 13 UPT Puskesmas. Lampost.co/Putra Pancasila Sakti

PESAWARAN (Lampost.co) -- Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus kinerja keuangan yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan penilaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas se-Kabupaten Pesawaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Selaku Ketua Tim Penilai BLUD Puskesmas, Kesuma Dewangsa, mengatakan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi UPT Puskesmas untuk menerapkan BLUD.

"Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya, substantif, teknis dan administratif, surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, pola tata kelola, renstra, standar pelayanan minimal, laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah,” jelasnya, Jumat, 27 September 2019.

Dirinya mengatakan, dilakukannya BLUD ini bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif kepada masyarakat, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. "Hal itu juga dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, langkah itu juga diambil guna membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah,” ungkapnya.

Dirinya berharap, penilaian BLUD terhadap persyaratan administratif pada 13 puskesmas se-Kabupaten Pesawaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. “Besar harapan kami, dengan diterapkannya BLUD pada puskesmas dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan yang lebih baik kedepannya. Tak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPKP yang selama ini telah mendampingi di Kabupaten Pesawaran," pungkasnya.

Diketahui, Tim Penilaian BLUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah yang terdiri dari Sekkab Pesawaran sebagai ketua, BPKAD sebagai sekretaris, serta Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Inspektorat, Kepala Bapenda dan kabag Hukum sebagai anggota.

Putra Pancasila Sakti



Berita Terkait



Komentar