#ump#upah

Perusahaan Tak Terdampak Covid-19 Bisa Naikkan Upah hingga 3,27%

( kata)
Perusahaan Tak Terdampak Covid-19 Bisa Naikkan Upah hingga 3,27%
Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung, Lukmansyah. Dok.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung membuat kebijakan mengenai upah minimal provinsi (UMP) yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Meskipun UMP untuk Lampung tidak ada kenaikan dan tetap di angka Rp.2.432.001,57 per bulan pada 2021, perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 bisa menaikkan upah hingga 3,27% tahun depan.

Menyikapi hal tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung, Lukmansyah mengatakan pihaknya akan melakukan kajian dan pendataan terhadap perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 yang bisa menaikkan upah hingga 3,27%. Kajian tersebut dengan mempertimbangkan omzet penjualan, jumlah produksi, pengukuran tenaga kerja yang dirumahkan atau diberhentikan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan sebagainya.

"Kami akan buat kajian agar tepat sasaran, secara umum yang terdampak Covid-19 atau tidaknya. Bisa dari omzet penjualan, jumlah produksi, pengurangan tenaga kerja atau dirumahkan, kondisi keuangan perusahaan, dan sebagainya. Kalau tidak mengalami hal-hal semacam itu, tergolong tidak terdampak," katanya, Kamis, 5 November 2020

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: G/483/V.08/HK/ 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung tahun 2021 pada 31 Oktober 2020. Surat keputusan dengan tujuh diktum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

Pada diktum pertama berisikan UMP Lampung tahun 2001 setiap bulannya Rp2.432.001,57. Kemudian diktum selanjutnya bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) diwajibkan menaikkan upah 3,27% dari upah minimum provinsi pada 2020.

Selanjutnya bagi perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya UMP Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Kemudian pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. Perusahaan tidak melaksanakan keputusan ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Mengenai perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 bisa menaikkan upah hingga 3,27% ya benar. Di SK tercantum dalam diktumnya, secara teknis silakan konfirmasi kepada Dinas Tenaga Kerja," kata Kepala Biro Hukum Sekretaris Provinsi Lampung, Zulfikar.

Sesuai data pekerja, buruh formal dan informasi yang di-PHK atau dirumahkan karena dampak dari Covid-19 se-Lampung terdata 3.263 orang. Perianciannya, 3.081 orang dirumahkan dan 182 orang di-PHK.

Untuk sektor informal ada 1.799 orang dirumahkan. Sementara untuk sektor formal ada 182 orang di PHK dan 1.600 orang dirumahkan dengan perincian 318 orang dipekerjakan kembali dan 1.282 orang pekerja masih dirumahkan. 

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar