#sedotpasir#perusahaan#gak#beritalampung

Perusahaan Penyedot Pasir di GAK Berasal dari Jakarta

( kata)
Perusahaan Penyedot Pasir di GAK Berasal dari Jakarta
Foto dok

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- PT Lautan Indah Persada (LIP) perusahaan yang ingin menyedot pasir hitam di kawasan Gunung Anak Krakatau (GAK), dan dikecam oleh masyarakat pantai, dan sekitar pula sebesi, ternyata berasal dari Jakarta.

 

Berdasarkan data yang didapat Lampost.co, perusahaan tersebut milik Stefan Gunter Tjang, yang beralamatkan di jalan Muara Karang Raya, Penjaringan Jakarta Utara.

 

IUP tersebut untuk mengeruk pasir dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung, dengan jangka waktu operasi 5 tahun, sejak 26 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal saat itu, yakni Budiharto, yang kini telah pensiun dengan jabatan terakhir sebagai Kadis Pariwisata Provinsi Lampung.

 

Berdasarkan data selanjutnya perusahaan tersebut dapat izin dengan luasan sekitar 100 hektar, dengan titik koordinat yang telah ditentukan.

 

Diberitakan sebelumnya, ratusan warga yang beraktivitas di laut sekitar Pulau Sebesi, dan Gunung Anak Krakatau, baik sebagai nelayan maupun tur Guide, mengutuk keras adanya upaya penyedotan pasir, yang dilakukan oleh PT Lautan Indonesia Persada (LIP).

 

"Kita pantau sekitar 4 hari yang lalu, dan mencurigakan, kok tongkangnya enggak wajar, kita samperin akhirnya benar mau sedot pasir," ujar Umar Hadi salah satu warga sekitar yang berprofesi sebagai tur guide, Jumat, 30 Agustus 2019.

 

Ia dan warga pun sudah menyambangi langsung kapal tongkang tersebut pada 28 dan 29 Agustus, bahkan pemantau dengan drone pun dilakukan, dan memang ada aktivitas tersebut.

 

Bahkan PT Lautan Indonesia Persada (LIP) pun sudah mencobanya berkoordinasi dengan warga, dan mengatakan upaya pengerukan sesuai dengan aturan yakni 7-10 mil dari bibir Pantai.

 

Namun fakta dilapangan hasil sidak warga, kapal beroperasi sekitar 500 meter dari pinggir pantai, dan sangat dekat dari GAK.

 

"Memang perusahaan ini kan izinnya dari 2015-2020, dulu memang mau nyedot tapi terus kita tolak, mungkin merasa rugi sudah keluar izin, mereka mau beraksi lagi, sampai kapanpun bakal kita tolak, dan kita pertanyakan kenapa izinnya keluar," kata Umar Krakatau sapaan akrabnya.

 

Mereka menolak, lantaran ekosistem, biota laut bakal rusak, bahkan tak disadari bisa terjadi bencana, ketika gunung anak Krakatau longsor, diduga kuat salah satu faktor tsunami Desember kemarin, dikarenakan adanya praktek penyedotan pasir, selain faktor alam lainnya . "Perusahaan tersebut kan tahu di situ ada pasir hitam, ada kandungan emas, pokoknya kita menolak," katanya.

 

Ia pun berharap agar aparat berwajib segera menindak kapal ilegal tersebut, dan mempertanyakan dikeluarkannya izin. Terlebih, GAK merupakan cagar alam, sehingga, izin tak bisa keluar sembarangan.

Asrul Septian Malik/Perdhana Wibysono



Berita Terkait



Komentar