#Pajak#pengemplanganpajak

Perusahaan Konsultan di Balik Dugaan Pengemplangan Pajak PT Gunung Madu

( kata)
Perusahaan Konsultan di Balik Dugaan Pengemplangan Pajak PT Gunung Madu
Pejalan kaki melintasi papan sosialisasi pembayaran pajak secara online. MI/Arya Manggala


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Angin Prayitno Aji dan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dadan Ramdani sebagai tersangka gratifikasi pengemplangan pajak.

Dua pejabat tersebut diduga mendapat Rp50 miliar dari tiga perusahaan. Dalam salinan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan KPK kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan nomor B/878/DIK.00/01-23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021, suap diberikan melalui konsultan pajak, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi mewakili PT Gunung Madu Plantations, Veronika Lindawati mewakili Bank Panin, dan Agus Susetyo yang berkaitan dengan PT Jhonlin Baratama.

Baca: Kasus Pengemplangan Pajak Seret Nama Perusahaan di Lampung

 

Sementara itu dari pihak pemberi, KPK telah mencegah dan tangkal empat orang yang berperan sebagai konsultan pajak untuk tiga perusahaan tersebut.

Ryan dan Aulia bekerja di kantor konsultan pajak Foresight Consulting Indonesia. Perusahaan itu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Equity Tower Lantai 28, Sudirman Central Bussines District (SCBD), Jakarta Selatan.

Perusahaan ini dipakai PT Gunung Madu Plantation dalam pengurusan surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak. Keduanya diduga menyuap pejabat Dirjen Pajak Rp15 miliar.

Lampost.co menelusuri Facebook Ryan Ahmad Ronas dengan nama akun Ryan Ronas. Pada profil pekerjaan, keterangan akun menyebutkan sebagai Foresight Consulting sejak 2 Oktober 2010. 

Ryan dan Aulia tercatat sebagai konsultan pajak di Jakarta sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/IP.C/PJ/2015 s.d KEP-3236/IP.C/PJ/2016 tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.

Rinciannya, Konsultan Pajak Aulia Imran Maghribi bernomor izin KEP-929/IP.C/PJ/2015 dan nomor kartu KIP-929/IP.C/PJ/2015 brevet C. Sementara konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas bernomor izin KEP-1163/IP.C/PJ/2015 dan nomor kartu KIP-1163/IP.C/PJ/2015 brevet C.

Juru Bicara KPK Ali Fikri, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan Ketua KPK RI  Firli Bahuri hingga 8 Maret 2021 malam belum merespons konfirmasi. 

Belum diketahui apakah dua konsultan pajak tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Namun dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidika (SPDP) yang beredar, keduanya diduga sebagai pemberi suap ke Ditjen Pajak.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar