#honorer#Outsourcing

Perubahan Tenaga Honorer Jadi Outsourcing Rugikan Pekerja

( kata)
Perubahan Tenaga Honorer Jadi Outsourcing Rugikan Pekerja
Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah pusat berencana mengganti tenaga honorer dengan pekerja dari pihak ketiga atau outsourcing. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandar Lampung Herliwaty menyebut rencana tersebut bisa merugikan pekerja.

Herliwaty menjelaskan, pihak ketiga tentu akan mencari keuntungan dalam menyalurkan tenaga kerja. Tentu itu bisa mengurangi jumlah upah yang diberikan bagi para pekerja.

"Kalau outsourcing tentu mencari keuntungan, ada pemotongan pajak, kalau honorer saat ini murni langsung diberikan," kata dia, Selasa, 8 Februari 2022.

Selain itu, menurutnya penerapan kebijakan itu juga akan memberatkan pengeluaran daerah. Sebab pemerintah akan membayar lebih mahal jika menggunakan jasa outsourcing.

Berdasarkan Permenkeu nomor 60 tahun 2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022, honorarium atau gaji ditetapkan berdasarkan provinsi, kementerian atau lembaga tempat bekerja.

"Seluruh honorer di OPD ada 3 ribuan, belum lagi di kesehatan, pendidikan. Di kesehatan itu PNS-nya sedikit," ujarnya.

Saat ini pihaknya sedang merapikan berkas kepegawaian khususnya honorer. Ia juga mengaku belum ada koordinasi dan pemberitahuan terkait penerapan kebijakan itu dari pemerintah pusat.

Winarko







Berita Terkait



Komentar