#pancasila#ruuhip

Perubahan RUU HIP Menjadi PIP Dinilai Tidak Selesaikan Polemik

( kata)
Perubahan RUU HIP Menjadi PIP Dinilai Tidak Selesaikan Polemik
Ilustrasi Garuda Pancasila. Antara/Irfan Anshori

Jakarta (Lampost.co) -- Perubahan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Indonesia (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dinilai tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi, jika substansinya tidak ada yang berubah.

"Usulan perubahan RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila tidak akan menyelesaikan masalah jika substansinya tidak berubah sama sekali. Apalagi persepsi publik yang terbentuk cenderung negatif terhadap RUU apa pun yang berjudul Pancasila," kata anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin kepada awak media di Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.

Menurut dia, dalam situasi ini semua pihak sebaiknya berdiam diri. Penundaan pembahasan bahkan penting agar semua pihak memiliki kesempatan untuk berpikir lebih jernih, komprehensif, dan kontekstual.

Yanuar meminta semua duduk bersama dan memulai dari awal. Terpenting, menyamakan cara pandang agar tidak salah paham yang berlebihan soal pengaturan Pancasila tersebut.

"Apa sebenarnya yang harus diatur soal Pancasila ini dalam bentuk undang-undang?" katanya.

Dia menilai yang diperlukan saat ini adalah implementasi Pancasila, bukan penafsiran ideologis filosofis tentang Pancasila. Yanuar berharap perdebatan ideologis, filosofis, politis yang salah kaprah dihentikan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bahkan meminta legislator sama-sama mencari cara yang efektif menyosialisasikan Pancasila. Menurut dia, sosialisasi Pancasila yang dilakukan MPR dan BPIP jelas masih kurang dan belum menyentuh partisipasi semua kalangan.

Negara harus membuka peluang, mendorong, dan memfasilitasi agar sosialisasi ini tidak menjadi monopoli lembaga tertentu. Semua pihak harus memiliki akses yang terbuka untuk terlibat dalam sosialisasi dan pemasyarakatan Pancasila ini.

Ketua DPP PKB ini meyakini ketika semua pihak memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam sosialisasi, Pancasila akan lebih mudah membumi. Nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah menyebar dan menjalar melalui berbagai cara atau teknik yang lebih kreatif, variatif, terpola, berkesinambungan, dan berjenjang.

Organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan, kewanitaan, lembaga pendidikan formal dan nonformal, organisasi profesi, pers, partai politik bahkan sekelas karang taruna di tingkat desa/kelurahan bisa berperan sangat aktif untuk terlibat penuh dalam kerja sosialisasi Pancasila tersebut.

"Ini adalah pekerjaan besar bersama, bukan proyek yang dimonopoli segelintir orang atau lembaga tertentu saja," katanya.

Yanuar menyebut cara ini sangat efektif menggairahkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi Pancasila. Pada sisi lain, langkah ini akan mengurangi kecurigaan, resistensi, dan kekhawatiran bahwa Pancasila akan direduksi maknanya oleh segelintir orang atau kelompok tertentu. Keterbukaan akan menjauhkan Pancasila dari tafsir sepihak dan menutup kesempatan pihak penguasa menyalahgunakan Pancasila.

"Saat ini, pemerintah dan DPR semestinya bertanggung jawab penuh untuk menempuh dan mendorong agar masyarakat dan semua pihak lebih antusias, happy, dan partisipatif dalam sosialisasi Pancasila," ujarnya.

Dalam konteks itulah diperlukan institusi, lembaga atau badan tertentu yang lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator untuk membangun network sosialisasi Pancasila secara nasional maupun lokal, bahkan internasional. Lembaga ini harus bersifat nasional, mandiri, dan bebas dari campur tangan sepihak penguasa atau partai politik tertentu.

"Kita sudah punya lembaga khusus yang mandiri untuk menangani korupsi, hak asasi manusia, pemilu, anak-anak, perempuan, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa hingga saat ini tidak punya lembaga khusus yang mengoordinasikan dan menggerakkan kekuatan nasional untuk sosialisasi Pancasila sekaligus standardisasi metodologinya?" katanya.

Dia menilai BPIP yang ada saat ini tidak tergolong lembaga semacam itu karena dibentuk presiden. Sosialiasai 4 pilar yang dilakukan oleh para anggota MPR selama ini juga tidak mencerminkan gerakan nasional sosialisasi Pancasila.

Lembaga baru ini seharusnya bisa diawasi dan dikontrol publik dan mendapat jaminan fasilitasi oleh negara. Karena lembaga ini dibentuk Presiden dan DPR, beranggotakan individu-idividu yang mewakili keragaman aspirasi, golongan, dan kelompok di masyarakat.

Individu ini berasal dari kalangan akademisi, organisasi keagamaan, organisasi profesi, kewanitaan, dan sebagainya. Direkrut secara terbuka, bukan tertutup sehingga semua orang mempunyai kesempatan sama untuk mengaksesnya.

Dalam konteks itulah, kata dia, undang-undang diperlukan, bukan untuk menafsirkan Pancasila secara sepihak tapi untuk kerja besar bersama sosialisasi dan pemasyarakatan Pancasila. Politisi PKB ini yakin dengan konsep itu masyarakat dapat memahami dan menerimanya.

DPR wajib membuka diri untuk menampung, menyerap, dan memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat seluas mungkin. "Jangan gegabah untuk jalan sendiri membahas Pancasila," ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar pemberian nama pada institusi atau lembaga ini hati-hati. Ini penting agar terhindar dari atribusi yang bersifat ideologis politis.

"Badan Sosialisasi Pancasila (BSP) lebih netral namanya dibanding menggunakan istilah pembinaan ideologi," katanya.

Medcom



Berita Terkait



Komentar