#MA#BPJSKesehatan

Pertimbangan MA Batalkan Penaikan Iuran BPJS Kesehatan

( kata)
Pertimbangan MA Batalkan Penaikan Iuran BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani

Jakarta (Lampost.co) -- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) terkait pembatalan penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. MA memiliki beberapa pertimbangan hingga mengambil keputusan ini.

KPCDI mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. MA mengabulkan pembatalan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpes Nomor 75 Tahun 2019.

Pasal 34 ayat 1 mengatur iuran bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Iuran Rp42.000 dipatok untuk pelayanan di ruang perawatan Kelas III, Rp110.000 untuk Kelas II, dan Rp160.000 untuk Kelas I. Pasal 34 ayat 2 menyebut besaran Iuran berlaku mulai Rabu, 1 Januari 2020.

"Maka kembali pada ketentuan semula, tentang penaikan iuran dari Rp80 ribu ke Rp160 ribu, karena Pasal 34 dibatalkan," kata Kepala Biro Humas MA Abdullah di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020.

Abdullah menjelaskan Pasal 34 Perpes Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28 H, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan ini juga dianggap bertentangan dengan Pasal 2; Pasal 4 B, C, D, dan E; serta Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Penaikan iuran juga berbenturan dengan Pasal 2, 3, 4 huruf B, C, D, dan E UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Selain itu, aturan ini tersandung Pasal 4 juncto Pasal 5 Ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," imbuh dia.

Abdullah mengungkapkan KPCDI mengajukan permohonan tersebut karena biaya cuci darah rutin sudah tergolong mahal. Penambahan iuran BPJS akan menambah beban finansial.

"Sementara mereka orang sakit, tidak bekerja, tidak punya simpanan," lanjut dia.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar