APBDDPRDpemprov

Pertanggungjawaban APBD Lampung 2019 Diparipurnakan

( kata)
Pertanggungjawaban APBD Lampung 2019 Diparipurnakan
Rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang Pembicaraan Tingkat I penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2019 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin, 13 Juli 2020. Lampost/Triyadi Iswor

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang pembicaraan tingkat I penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2019 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin, 13 Juli 2020.

"Sebagaimana dengan peraturan perundangan yang ada, kepala daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangannya kepada DPRD. Penyampaian ini telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Lampung," kata Nunik dalam penyampaiannya dalam sidang paripurna.

Kemudian ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung telah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali berturut-turut oleh BPK RI. Maka dari itu semangat transparansi dan akuntabelitas terus dipertahankan dan dioptimalkan. Ia juga mengatakan capaian APBD pemprov Lampung 2019 terealisasi sebesar Rp7,58 triliun atau 94,29%.

"Kita menyampaikan pertanggungjawaban tahun 2019. Alhamdulillah dari target relatif semuanya tercapai. Meskipun ada sedikit lose. Namun direalisasinya kita kurangi. Alhamdulillah nyicil juga beberapa pekerjaan rumah kita, termaksud hutang hutang provinsi juga dan seterusnya. Ini semua bisa berjalan baik karena adanya dukungan dari DPRD Lampung. Harapannya kedepan semakin kompak lagi," katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan, penyampaian pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI. Meskipun mendapat WTP, akan tetapi ada beberapa koreksi dalam rangka efesiensi dan sebagainya.

"Besok kita akan liat tanggapan dari teman-teman fraksi. Prinspinya Pemprov dan DPRD merupakan bagiam yang tidak dapat dipisahkan tentang Pemerintah Daerah. Jadi selaku mitra, kitan memberikan masukan konstrukstif sesuai aturan untuk Provinsi Lampung. Apabila ditemukan masalah maka kita sama-sama mencarikan solusi," katanya.

Winarko



Berita Terkait



Komentar