#konfliklahan#gantirugitol#jalantol#hukum

Persoalan Ganti Rugi Jalan Tol di Lamsel Belum Selesai

( kata)
Persoalan Ganti Rugi Jalan Tol di Lamsel Belum Selesai
Sidang sengketa lahan jalan tol di Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan. Lampost.co/Perdhana

Kalianda (Lampost.co): Persoalan ganti rugi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni--Terbanggi Besar di Lampung Selatan masih belum selesai hingga saat ini. Padahal, JTTS ruas Bakauheni--Terbangi Besar sudah beroperasi sejak diresmikan Presiden Jokowi Widodo, awal Maret 2019. 

Salah satunya persoalan lahan seluas sekitar 1.4 hektare di JTTS ruas Bakauheni--Terbangi Besar, KM 10-11 di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan.

Pemilik lahan sedang bersengketa dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rabu, 23 September 2020, menjalani sidang di Pengadilan Negeri, Kalianda, Lampung Selatan.

Ganti rugi sampai saat ini belum dibayarkan yang disebabkan adanya klaim lahan register milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Warga pemilik lahan mengaku memiliki sertifikat hak milik atas lahan yang digunakan untuk JTTS ruas Bakauheni-Terbangi Besar KM 10-11 di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan. 

"Klien saya Handoyo warga Kalianda memiliki bukti kepemilikan sertifikat," kata Ngadimin kuasa hukum pemilik lahan, usai menjalani sidang.

Perjalanan persidangan sudah berjalan hampir tiga tahun, terakhir agenda sidang di Pengadilan Negeri Lampung Selatan, mendengarkan kesimpulan para pihak. "Tadi sidang mendengar kesimpulan, selanjutnya putusan," katanya. 

Ia mengaku optimis menghadapi sidang putusan karena kliennya memiliki bukti kepemilikan yang sah atas lahan yang di gunakan untuk jalan tol. "Optimis lah, karena memiliki bukti kepemilikan," ujar dia. 

Sedangkan untuk uang ganti rugi tanam tumbuh di atas lahan tersebut sudah dibayar pemerintah kepada masyarakat yang mengelola lahan. "Kalau ganti rugi tanam tumbuh sudah dibayar dan diambil yang ngelola, bukan klien kami," ujarnya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar