#BPJSKesehatan#IuranBPJS

Perpres Iuran BPJS Terbit Sebelum Pelantikan Presiden

( kata)
Perpres Iuran BPJS Terbit Sebelum Pelantikan Presiden
Petugas BPJS menunjukkan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani

JAKARTA (Lampost.co) -- Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan peraturan presiden (perpres) ihwal penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera terbit. Aturan itu ditargetkan keluar sebelum pelantik Presiden Joko Widodo, Minggu, 20 Oktober 2019.

Puan mengatakan perpres tengah dirancang sejumlah kementerian terkait. Aturan ini dibutuhkan agar penaikan iuran BPJS Kesehatan dapat terlaksana pada Rabu, 1 Januari 2020.

"Pelaksanaan tahun depan, hanya perpres akan dilakukan di periode ini. Harusnya sebelum Oktober sudah selesai (perpres)," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 September 2019.

Menurut dia, penaikan iuran BPJS Kesehatan sudah tak dapat dihindari lagi. Melihat relevansi di lapangan, penyesuaian iuran harus dilakukan.

"Tentu saja dengan pertimbangkan hal-hal yang perlu diperkuat, diperbaiki, dan dievaluasi. Serta tidak rugikan peserta PBI (penerima bantuan iuran)," ungkap dia.

BPJS Kesehatan menilai kenaikan iuran peserta dalam waktu dekat sudah mendesak. Penaikan iuran untuk mencegah defisit keuangan BPJS Kesehatan yang semakin melebar.

Defisit diproyeksi kian besar beberapa tahun ke depan. Jika tahun ini BPJS Kesehatan diperkirakan desifit Rp39,5 triliun, jumlah itu bakal meningkat jadi Rp50,1 triliun di 2021, Rp58,6 triliun di 2022, Rp67,3 triliun di 2023, dan Rp77,9 triliun di 2024.

"Harapannya dengan perbaikan fundamental iuran, persoalan defisit ini bisa kami selesaikan lebih terstruktur," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris dalam rapat di Komisi XI, DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.

Setiap tahun utilisasi BPJS Kesehatan terus meningkat. Namun, iuran peserta BPJS Kesehatan tidak mengalami penaikan sejak 2016. Hal ini membuat iuran kini berada di bawah harga yang seharusnya (underprice).

Fahmi menyebutkan pada 2018 ada perbedaan antara iuran dengan biaya peserta sebesar Rp15 ribu. Di 2019, biaya per orang per bulan seharusnya sebesar Rp50.700, tetapi premi per orang per bulan rata-rata tetap Rp36 ribu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas II dinaikan menjadi Rp110 ribu dan kelas I sebesar Rp160 ribu. Sementara itu, iuran kelas III diusulkan sebesar Rp42 ribu dari Rp25.500.

Dengan penaikan ini, Sri Mulyani memperkirakan akan ada surplus Rp17,2 triliun di 2020 yang bisa digunakan untuk menutup defisit tahun ini. Surplus Rp11,59 triliun juga muncul untuk 2021, Rp8 triliun di 2022, dan 2023 surplus sebesar Rp4,1 triliun.

Medcom.id



Berita Terkait



Komentar