#tanah#register#waypisang#lamsel#beritalampung

Perpres 88/2017 Disambut Suka Cita Warga 10 Desa di Register 1 Way Pisang

( kata)
Perpres 88/2017 Disambut Suka Cita Warga 10 Desa di Register 1 Way Pisang
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan pada 6 September 2017. (salinan)

KALIANDA (Lampost.co)--Masyarakat di kawasan Register I Way Pisang, Lampung Selatan, akhirnya bernapas lega, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan pada 6 September 2017.
Suyatno, ketua Forum Masyarakat Regist I Way Pisang, Lampung Selatan mengaku mendapatkan salinan perpres tersebut dari Sulistiyono,  Litbang Komisi Pemberantasan Koruapsi (KPK) pada 18 September 2017.

Salah satu kawasan Register 1 Way Pisang yang dilintasi jalan raya simpang Gayam-simpang Ketapang di dusun Siringdalam, Sripendowo, Ketapang. (Foto:Lampost/Aan Kridolaksono)

“Alhamdullilah, perjuangan masyarakat register I Way Pisang yang tersebar di 10 desa pada tiga kecamatan kabupaten Lampung Selatan berhasil sekarang, warga bisa tidur nyenyak setelah presiden Jokowi menandatangani Perpres tentang penyelesaian penguasaan tanah yang ada didalam kawasan hutan  menjadi hak milik warga (sertifikat),” kata Suyatno kepada Lampost.co, Selasa (279/2017)

Ia bersama masyakrakat dari 10 desa di tiga kecamatan akan mengawal pelaksanaan Perpres tersebut hingga ke daerah.

Sehingga yang diusulkan dan diperjuangkan masyarakat register 1 Way Pisang tererwujud, ucap Suyatno.

Terpisah, sejumlah kepala desa di kawasan register 1 Way Pisang,  Kecamatan Ketapang menyambut sukacita atas ditekennya Perpres tentang penyelesaian penguasaan tanah didalam kawasan hutan bisa menjadi hak milik setelah digarap warga lebih dari 20 tahun.
“Perjuangan warga yang menempati kawasan register I sejak 50 tahun lalu akhirnya menuai hasil.  Surat Keputusan Bersama (SKB) yang sempat ditangani KPK pada 2012 lalu akhirnya menjadi Perpres,” kata kepala Desa Karangsari, Ketapang, Sulistiyono.

Selain Desa Karangsari, terdapat tiga desa di kecamatan Ketapang yang masuk kawasan hutan, yakni Desa Sripendowo, Lebungnala, Sidoasih, dan Kemukus, Kemudian di Kecamatan Penengahan, desa Gandri sedangkan di Kecamatan Sragi yakni Desa Sumberaari, Sumberagung, Mandalasari dan Kedaung.

Dalam pelaksanaan Perpres, telah membentuk Tim percepatan penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi. Selanjutnya,penetapan pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan.

 Hingga akhirnya penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Tim PPTKH diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang,  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Dalam Negeri; Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan.

Tim percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan dan bekerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan  pemangku kepentingan serta menyampaikan laporan dan perkembangan pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Aan Kridolaksono



Berita Terkait



Komentar