#pemilu#kpps#suara

Perolehan Suara Membengkak di TPS 3 Desa Pematangbaru Akibat Ketidakpahaman KPPS   

( kata)
Perolehan Suara Membengkak di TPS 3 Desa Pematangbaru Akibat Ketidakpahaman KPPS   
Proses penghitungan suara ulang di TPS 3 Desa Pematang Baru, Kecamatan Palsa, Lampung Selatan, Minggu (21/4/2019). (Lampost.co/ Armanysah)


KALIANDA (Lampost.co)-- Perolehan suara di TPS 3 Desa Pematangbaru, Kecamatan Palas, Lampung Selatan membengkak karena ketidakpahaman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penghitungan suara Pemilu 2019. 
 
Sehingga perolehan suara untuk tingkatan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten terjadi selisih antara Pengguna Hak Pilih dan Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah. 
 
Ketua Panwaslu Kecamatan Palas, Muhamad Sobari mengatakan dalam rapat pleno tingkat PPK setempat pihaknya telah melakukan sesuai prosedur, aturan dan perundang-undang. Dimana, langkah pertama pihaknya memberikan rekomendasi untuk membuka C1 Plano. 
 
"Pada saat dibuka C1 Plano atau catatan hasil penghitungan suara di TPS 3 Desa Pematangbaru juga sama perolehan suara sah dan tidak sah ada perbedaan dengan pengguna hak pilih. Untuk itu kami rekomendasi lagi untuk membuka kotak agar penghitungan suara ulang yang dilakukan KPPS TPS 3," kata dia. 
 
Setelah dilakukan pemungutan suara ulang, kata Sobari, diketahui bahwa membengkaknya suara itu dikarenakan ada kesalahan penulisan di C1 Plano dan rekapan Salinan. KPPS beranggapan suara Caleg juga dihitung untuk suara partai politik. 
 
"Jadi, misalnya Caleg A dari Parpol Apel mendapatkan 5 suara, tapi KPPS beranggapan 5 suara itu juga berlaku untuk Parpol. Sehingga, suara Parpol 5 dan Caleg 5. Tapi, memang sebelumnya memang KPPS mengaku kalau mereka kurang paham cara pengisian dan rekap," katanya. 
 
Mengenai permintaan pemungutan suara ulang (PSU), Sobari mengatakan pihaknya tidak bisa merekomendasi hal tersebut. Sebab, PSU itu sudah dijelaskan dalam pasal 65 PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan dalam Pemilu 2019. 
 
"Didalam PKPU nomor 3 tahun 2019 itu sudah jelas Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS. Jadi, kalau masih ada yang masih protes atau ada temuan lainnya bisa meregistrasi laporan ke Bawaslu," kata dia. 
 
 

Armansyah







Berita Terkait



Komentar