#jaminankesehatan#tunjangankesehatan#rokokdankesehatan

Perokok Terancam Dicoret sebagai Penerima Jaminan Kesehatan

( kata)
Perokok Terancam Dicoret sebagai Penerima Jaminan Kesehatan
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. MI/Susanto.

Jakarta (Lampost.co): Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung niat pemerintah daerah mencoret perokok dari daftar penerima bantuan iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Sejauh ini pemberian subsidi berupa iuran PBI JKN belum menampakkan perbaikan perilaku hidup sehat, termasuk merokok," kata Mensos Agus kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.

Catatan Kemensos, 34 juta penduduk yang didaftarkan dan dibiayai pemda dari APBD. "Adalah kewenangan pemda bila ingin mengatur kepesertaan JKN yang iurannya bersumber dari APBD," kata Agus.

Menteri Agus juga menilai langkah serupa harus diterapkan kepada penunggak iuran JKN yang selama ini dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Bagus kalau ada sanksi, saya dukung," terang Agus.

Menurut Agus, daerah memiliki mandat mengupayakan peningkatan derajat kesehatan warga, seperti diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Kepemimpinan daerah dalam penerapan UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memang sudah seharusnya.

"Termasuk soal pemberian iuran bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Mekanismenya bergantung pada kebijakan dan kapasitas tiap-tiap daerah," imbuhnya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebutkan pemerintah menyiapkan sanksi dalam bentuk inpres, untuk menghambat warga yang abai membayar iuran BPJS. Mereka akan dipersulit dalam mendapatkan layanan publik mulai pembuatan IMB, SIUP, TDP, SIM, Paspor, dan STNK.

Namun, Kepala Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai penerbitan inpres tidak diperlukan karena aturan pemberian sanksi terkait dengan layanan publik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013.

"Sudah diatur tinggal dijalankan saja. Instrumen sanksi ini belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah, polisi, imigrasi, dan institusi lain yang menjalankan pelayanan publik," sahutnya.

Lemahnya penegakan sanksi juga terlihat dari masih banyak badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. "Ada ego sektoral lembaga," kata Timboel.

Harga Ideal Rokok Rp70 Ribu/Bungkus

medcom.id

Berita Terkait

Komentar