#kelangkaanelpiji#beritalampura#ekbis

Perlu Aturan dan Tata Kelola Khusus Distribusi Elpiji di Lampura

( kata)
Perlu Aturan dan Tata Kelola Khusus Distribusi Elpiji di Lampura
Dinas Perdagangan Lampura bersama Hiswana Migas melakukan sidak stok elpiji di pangkalan. Lampost.co/Fajar Nofitra

Kotabumi (Lampost.co): Meski pasokan elpiji 3 kg di Kotabumi dan sekitarnya dilakukan penambahan, namun gas melon di Kabupaten Lampung Utara masih sulit didapat hingga H-1 Hari Raya Iduladha 1441 Hijriah, Kamis, 30 Juli 2020.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan Lampura bersama para agen tergabung dalam Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) di wilayah setempat melaksanakan pemantauan dibeberapa titik yang sering mendapat keluhan masyarakat, salah satunya di Kecamatan Kotabumi dan Kotabumi Selatan.

"Hari ini kita meninjau di lapangan untuk mengetahui secara pasti apa yang menjadi kendala di lapangan. Kalau dilihat tadi untuk masalah pasokan dari Pertamina tidak ada masalah. Namun, kondisi di lapangan masih saja sering menjadi keluhan. Sebab, dengan adanya peraturan pemerintah saat ini tidak ada pembatasan bagi konsumen membelinya," kata Hendri usai melaksanakan inspeksi mendadak dibeberapa pangkalan dan agen elpiji di Lampura, Kamis, 30 Juli 2020.

Baca juga: Tabung Gas Melon Mulai Langkai di Kotabumi

Menurutnya, disaat tatanan baru (new normal) di tengah pendemi ada pelonggaran social distancing. Namun, masyarakat masih banyak takut keluar rumah, bila tidak ada kepentingan mendesak sesuai arahan pemerintah. Sehingga masyarakat lebih banyak tinggal dirumah yang menyebabkan konsumsi elpiji meningkat.

"Sementara di lapangan, penyuplai (pangkalan) tidak dapat berbuat banyak. Meski itu barang subsidi diperuntukkan kalangan menengah ke bawah, sehingga tak dapat lagi membatasi. Meski arahan dari pemerintah jelas itu untuk masyarakat menengah bawah, sehingga menyebabkan kelangkaan," kata Hendri.

Pihaknya akan mendorong peraturan atau payung hukum yang bersifat lokal. Sehingga dapat menata pendistribusian elpiji di lapangan, termasuk kepada mereka (oknum) yang mencoba meraup keuntungan di tengah kelangkaan elpiji.

"Itu yang kedepan akan kita dorong, agar permasalahan klasik ini dapat terselesaikan," kata dia.

Anggota Hiswana Migas, Hadi, mengatakan pihaknya setuju dengan apa disampaikan oleh pemerintah daerah. Sebab, di lapangan banyak keluhan terjadi ditingkat pangkalan gas elpiji ke bawah. Sehingga bila ada aturan spesifik dapat memulihkan kondisi pendistribusian elpiji. Khususnya disaat terjadi kelangkaan di masyarakat. 

"Kalau sampai dengan pangkalan kita punya mekanismenya. Tapi nyatanya di lapangan masih terjadi seperti banyak dikeluhkan. Ada apa, sementara untuk kebawah kita tak memiliki wewenang memantaunya. Alhamdulillah ada keinginan pemerintah daerah seperti ini kami mengapresiasi," kata dia..

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar