#PRT#perlindungan#BandarLampung#beritalampung

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Diusulkan Jadi Aturan Perwali

( kata)
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Diusulkan Jadi Aturan Perwali
Rapat pembahasan draf usulan peraturan wali kota tentang Perlindungan Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di ruang parat Pemkot setempat, Jumat (9/2/2018). (Foto:Lampost/Rudiyansyah)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Pemerintah kota Bandar Lampung melakukan pembahasan draf usulan peraturan wali kota tentang Perlindungan Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang diusulkan jaringan aksi perlindungan perempuan PRT (JAP PRT) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Bandar Lampung di ruang rapat pemkot setempat, Jumat (9/2/2018).

Pembahasan dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Bandar Lampung, Sukarma Wijaya dan Kepala Bagian hukum Wan Abdurrahman melibatkan SKPD terkait dan anggota JAP PRT dari lintas organsiasi dan akademisi.
Sukarma mengatakan pembahasan draft sebagai konsultasi publik sebelum ditetapkan menjadi peraturan wali kota. Melalui pembahasan pihaknya berharap mendapatkan banyak masukan dan evaluasi, agar setelah ditetapkan menjadi perwali, aturan tersebut dapat tepat sasaran dan efektif melindungi PRT. 
Sementara Kapala Biro Hukum Pemkot Bandar Lampung, Wan Abdurrahman menilai usulan perwali perlindungan perempuan PRT cukup penting, sebab selama ini profesi PRT yang sebagian besar dilakukan perempuan menjadi kelompok pekerja yang rentan mendapatkan diskriminasi dan kekerasan.
“Jika setelah ditetapkan menjadi perwali dan aturan ini dapat berjalan efektif, bukan tidak mungkin ini akan ditingkatkan menjadi peraturan daerah,” ujar Wan Abdurrahman.
Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar, organisasi yang menginisiasi usulan perwali Perlindungan Perempuan PRT, Sely Fitriani menyatakan komitmen Pemkot Bandar Lampung menerbitkan perwali perlindungan perempuan PRT, menjadi komitmen politik dan wujud keberpihakan pemkot pada perempuan PRT yang kini banyak dijumpai di setiap keluarga di Bandar Lampung.
“Selama ini kebutuhan masyarakat terhadap PRT sangat tinggi, tetapi PRT sangat minim mendapatkan apresiasi, justru yang dihadapi PRT adalah kondisi kerja tidak layak dan bersisiko,” ujar Sely.
Sementara Koordinator Jaringan Aksi Perlindungan PRT, Ahmad Haryono, menjelaskan aturan perlindungan perempuan PRT digagas dengan tujuan mengubah mainset masyarakat bahwa PRT bukanlah sekadar pembantu, tetapi pekerja yang perlu mendapatkan jaminan kerja layak, mulai dari upah, kepastian waktu bekerja, hingga jaminan kesehatan dan perlindungan kerja.  
“Dalam aturan ini kami juga mendorong adanya kontrak kerja, yang menjadi salah satu hal penting yang dicover untuk menghindari perselisihan, dan menjadi jalan penyelesaian ketika terjadi masalah,” ujarnya. 

Rudiyansah







Berita Terkait



Komentar