Kknkorupsi

Perkuat Kesadaran Semua Elemen Berantas KKN

( kata)
Perkuat Kesadaran Semua Elemen Berantas KKN
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat mengikuti Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020 secara virtual, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Rabu, 16 Desember 2020. Dok ADPIM


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Presiden Jokowi menekankan pentingnya mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Presiden meyakini dengan langkah-langkah sistematis dari hulu hingga hilir, upaya KPK dalam memberantas korupsi akan lebih efektif.

Presiden Jokowi juga meminta semua lembaga pemerintahan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menyederhanakan proses kerja. Dengan begitu, peluang terjadinya korupsi dilingkungan pemerintah dapat diminimalisir. 

Presiden Jokowi mengingatkan aparat bersikap profesional dalam melakukan penegakan hukum. Sikap profesionalitas aparat berperan penting dalam penindakan dan pencegahan korupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menjelaskan Peringatan Hakordia bertemakan Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa Dalam Budaya Anti Korupsi dinilai sangat relevan dengan semangat pemberantasan korupsi, yang dijadikan optimal dengan seluruh peran anak bangsa dan seluruh elemen masyarakat akan bahaya korupsi.

"Melalui Peringatan Hakordia kali ini, KPK ingin memperkuat komitmen dan kerjasama antara pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," dalam arahannya, Rabu, 16 Desember 2020.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga mengikuti Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020 secara virtual, di Mahan Agung, Bandar Lampung yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara tersebut. 

"Pada prinsipnya seluruh jajaran dan pejabat publik di Lampung harus sadar dalam melaksanakan tugasnya. Saya meminta bekerja yang benar dan jauhi KKN," kata Arinal.

Berdasarkan catatan Lampung Post, di Lampung terdapat 5 kepala daerah yang telah menggunakan rompi orange yakni Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan kasus menyuap anggota DPRD dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp250 juta. Kemudian Bupati Lampung Tengah Mustafa kasus menerima fee izin proyek pengadaan Dinas Bina Marga Tahun 2018 dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp300 juta serta pidana tambahan tidak boleh menduduki jabatan publik selama 2 tahun.

Selanjutnya Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dengan kasus suap PBJ Tahun anggaran 2018 dan TPPU dengan hukuman 12 Tahun Penjara, denda Rp500 juta dan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik selama 3 tahun dan uang Rp66,7 miliar. 

Bupati Mesuji Khamamik dengan kasus suap fee proyek infrastruktur di Dinas PUPR dengan hukuman 8 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider kurungan penjara selama lima bulan serta diminta agar membayar uang pengganti sebesar Rp250 juta.

Selanjutnya Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara divonis 7 tahun penjara dan denda Rp.750 juta subsidair 8 bulan. Agung divonis atas kasus suap dari sejumlah proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara. 

Selain itu, Agung juga di hukum membayar uang pengganti sebesar Rp74.634.866.000 subsidair 2 tahun kurungan, dan pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar