#penggelapan#jualtanah#ketuapetir#dilaporkan#beritalampung

Perkara Jual Beli Tanah, Mantan Ketua Petir Lampung Dilaporkan  

( kata)
Perkara Jual Beli Tanah, Mantan Ketua Petir Lampung Dilaporkan  
Mantan Ketua Petir Lampung Endang Asnawi diduga Lakukan Penggelapan dan dilaporkan Titi Januarsih. (Foto Dok Pelapor)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Mantan Ketua Petir Lampung Endang Asnawi alias Epeng dilaporkan atas dugaan penggelapan dengan laporan polisi bernomor LP/B-124/XII/2017/LPG/SPKT tanggal 18 Desember 2017, Endang Asnawi diduga melakukan tindak pidana penggelapan sebagai mana dimaksud dalam pasal 372 KUHP.

Dalam keterangan pelapor Titi Januarsih, kejadian bermula saat orangtuanya yang bernama Maryanah menandatangani surat kuasa menjual tanah milik Maryanah kepada Epeng pada 24 Oktober 2008.

Dalam perjanjian itu tertera bahwa berapapun hasil yang didapat dari penjualan tanah seluas 25.510 m2 tersebut, Epeng wajib memberikan bagian untuk Maryanah sebesar Rp2 miliar.

Namun sampai saat ini, Epeng baru membayar Rp800 juta. Meski menurut keterangan dan bukti yang dipunya Titi Januarsih, tanah tersebut telah laku dijual dengan harga lebih dari Rp10 miliar.

“Semasa hidupnya, orangtua pelapor berulang kali berusaha menagih haknya kepada Endang Asnawi. Namun Endang terus menghindar, sampai akhirnya orangtua pelapor meninggal dunia uang itu belum juga dibayarkan,” kata Van Royen Girsang selaku kuasa hukum Titi Januarsih.

“Karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka segala urusan tersebut dilanjutkan oleh anak kandungnya yaitu pelapor (Titi Januarsih). Namun Endang tetap menghindar sampai akhirnya korban melapor ke kepolisian,” lanjut Girsang.
Laporan dimaksud memang telah dibuat pada tahun 2017 namun baru pada tanggal 7 Januari 2019, Polda Lampung menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP). Yang pada intinya menyebut laporan tersebut belum cukup alat bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Saya sebagai kuasa hukum melihat adanya kejanggalan di sini. Inikan laporan tindak pidana biasa, artinya pembuktiannya tidak sulit. Tapi kenapa butuh satu tahun baru digelar,” kata Girsang.
Terlebih, lanjut dia, sehari sebelum SP2HP diterbitkan, Girsang mencoba menemui penyidik Polda Lampung. Tujuannya, untuk minta diikutsertakan dalam acara gelar perkara.

“Penyidik saat itu meninformasikan bahwa gelar perkara akan dilakukan besok (9 Januari 2019). Namun setelah membaca SP2HP yang diterbitkan di hari yang dimaksud, gelar perkara rupanya sudah dilakukan sejak 31 Desember 2018 tanpa adanya pemberitahuan. Kami selaku kuasa hukum tentu merasa kaget,” jelas Girsang.

"Saya yakin Pak Kapolda pasti akan mengusut tuntas perkara ini,kami memohon keadilan dari pihak berwajib, jika di Polda Lampung masih belum kami dapat keadilan itu kami terus ke Mabes Polri bila tidak juga kami unjuk rasa dan bila tidak juga dapat keadilan itu maka kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mengadilinya," tegas Girsang.

Febi Herumanika






Berita Terkait



Komentar