#beritahoaks#hukum#pantaiqueenartha

Perkara Hoaks terkait Pantai Queen Artha SHM 13 dan 14 Naik ke Penyidikan 

( kata)
Perkara Hoaks terkait Pantai Queen Artha SHM 13 dan 14 Naik ke Penyidikan 
Amrullah (kanan) didampingi kuasa hukumnya saat proses pemeriksaan di Polda Lampung. Dok Polda


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung menaikkan status perkara dugaan pencemaran nama baik dan hoaks dengan terlapor Amrullah ke tahap penyidikan. Pelaku dilaporkan Donny Leimana yang merasa dirugikan dengan pernyataannya di media. 

Dalam pernyataan di media, Amrullah menyebutkan Donny sebagai pengusaha Jatim Park, kemudian harga NJOP tanah Pantai Queen Artha yang ternyata tidak sesuai dengan fakta, hingga adanya sita jaminan Pantai Queen Artha SHM (13 dan 14) oleh PN Tanjungkarang dalam penetapan sita eksekusi no 09/eks/2009PN.TK, padahal sita tersebut tidak ada.

"Iya kami sudah laporkan ke Subdit V Cyber Crime dan sedang diproses. Semua yang disebut terlapor di media itu tidak benar dan klien kami dirugikan," ujar Resmen Khadafi, kuasa hukum pelapor, Senin, 19 Oktober 2020.

Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung Kompol Rahmad Mardian memaparkan pihaknya telah menaikkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan. "Terkait laporan saudara Donny dengan terlapor Amrullah sudah di tahap penyidikan," ujarnya, Senin, 19 Oktober 2020.

Dia memaparkan setidaknya sudah ada 10 saksi yang dimintai keterangan, termasuk para ahli. "Selama 30 hari kami melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, memeriksa para ahli, sehingga apa yang kami butuhkan pada perkara ini sudah terkumpul semuanya dan kami nyatakan cukup bukti. Oleh karena itu, kami naikan ke tahap penyidikan," ujar alumnus Akpol 2003 itu.

Penyidik akan segera mengirim surat  perintah dimulainya penyidikan (SPDP) ke jaksa Kejati Lampung. "Pascanaik ke penyidikan, semua saksi, termasuk terlapor dan pelapor, akan kami lakukan pemeriksaan ulang. Semua dipanggil dan akan kita gelar perkara untuk menetapkan siapa saja yang akan dijadikan tersangka," kata alumnus Cyber Crime Investigator di Korea Selatan itu.

Rahmad memaparkan pada proses penyelidikan aparat telah meminta dokumen-dokumen yang dapat dijadikan alat bukti ke terlapor Amrullah maupun pengacaranya David Sihombing dan menyatakan akan memberikan bukti-bukti tersebut. Namun setelah beberapa hari, bukti-bukti tersebut tidak diserahkan ke penyidik.

"Kuasa hukum menyatakan akan memberikan bukti tersebut pada Sabtu, namun tidak ada, Senin pun tidak ada. Pada Rabu, dia malah menyatakan akan menghadirkan bukti-bukti di persidangan nanti, artinya kan menantang. Perkara itu maju dulu di pengadilan nanti dibuktikan, itu kata David Sihombing (pengacara terlapor)," ujarnya.

Amrullah dilaporkan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar