#lbh#bantuanhukum#beritalampung

Perkara Anak Mendominasi dapat Pendampingan dari Pos Bantuan Hukum

( kata)
Perkara Anak Mendominasi dapat Pendampingan dari Pos Bantuan Hukum
Penasehat Hukum PBH Pradi Ahmad Kurniadi. Lampost.co/Febi Herumanika

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, mencatat sejak awal Maret hingga pertengahan bulan ini ada 20 perkara anak yang didampingi terkait narkotika dan kasus pencurian. Hal ini diungkapkan Penasehat Hukum PBH Pradi Ahmad Kurniadi, Rabu, 18 September 2019.

"Hampir setiap bulanya kami dapat penunjukkan 3 sampai 4 perkara anak yang akan disidangkan, Kalau dilihat dari jumlah itu sudah banyak kami menilainya. Mereka memang harus didampingi dalam menjalani proses hukum, kebetulan kami yang ditunjuk Pengadilan," katanya.

Adi sapaan akrabnya mengatakan, setiap perkara anak yang diputus dipengadilan hampir diversi (penyelesaian perkara di luar peradilan pidana), karena dalam pandangan penegak hukum yang menangani perkara mereka (anak, red) masih perlu bimbingan dan masa depan. Selain itu, anak yang diadili ini masih dalam masa pertumbuhan, maka tidak pas jika dipenjarakan.

"Dari awal Maret kami catat ada 20 perkara yang masuk, 14 diataranya kasus narkotika. Rata-rata putusanya diversi, karena majelis menilai mereka ini hanya korban penyalagunaan bukan sebagai bandar atau pengedar. Sekalipun dia kurir, pasti dia menjadi korban dari orang yang tidak bertanggung jawab karena mereka masih belum mengerti apa-apa soal narkotika," katanya.

Adi menilai penegak hukum yang menangani perkara ini terkadang terlalu cepat menetapkan seorang anak menjadi tersangka, padahal ada jangka waktu selama tiga bulan untuk memutuskan seorang anak yang terjerat hukum menjadi tersangka. Penyidik yang menangani perkara ini pun harus tersertifikasi dalam hal penanganan perkara anak.

Suatu perkara bisa digugurkan saat ini apa bila penyidik, jaksa, atau penasehat hukum yang menangani perkara belum tersertifikasi menangani perkara anak. "Itu ada pendidikan/pelatihannya, kalau belum ada sertifikat menangani perkara anak maka perkara yang diproses tersebut bisa gugur menurut hukum, jadi nggak bisa sembarangan. Kalau kami selalu kami tanyakan hal ini di persidangan," katanya.

Febi Herumanika



Berita Terkait



Komentar