#viruskorona

Perincian Pemangkasan Anggaran untuk Penanggulangan Korona

( kata)
Perincian Pemangkasan Anggaran untuk Penanggulangan Korona
Ilustrasi. Medcom.id

Jakarta (Lampost.co) --  Pemerintah sangat serius dalam menanggulangi wabah virus korona (covid-19) di Tanah Air dengan salah satunya melakukan pemangkasan anggaran. Pemangkasan dilakukan terhadap sejumlah anggaran yang tidak penting dan disalurkan untuk keperluan penanganan penyebaran virus tersebut.

"Kegiatan-kegiatan yang dirasakan tidak penting atau tidak perlu dilaksanakan sekarang, bisa direlokasi menjadi anggaran penanganan," kata Direktur Manajemen Penanganan Bencana dan Kebakaran Safrizal di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu, 25 Maret 2020.

Selain dana kegiatan, kata dia, anggaran perjalanan dinas wajib dipangkas. Pertemuan antarlembaga yang tidak diperlukan saat ini pun akan direlokasikan.

"Belanja perjalanan dinas dialihkan menjadi belanja penanganan. Termasuk juga belanja meeting atau belanja lainnya yang dikira belum saatnya perlu dilakukan," ujarnya. 
Seluruh dana ini bakal direlokasikan untuk penguatan penanganan medis. Salah satunya, tambahan amunisi medis di rumah sakit dan penyemprotan disinfektan di beberapa daerah.

"Penambahan kapasitas rumah sakit, ruangan isolasi, dan sebagainya dapat dipergunakan juga untuk itu, termasuk juga belanja-belanja dalam rangka pencegahan, seperti pengadaan disinfektan, pengadaan alat pelindung diri. Kemudian juga tindakan mitigasi maupun sosialisasi, mulai dari level provinsi, kabupaten, kota, kemudian kecamatan, kelurahan, desa sampai ke RT RW, semuanya perlu digerakkan," katanya.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan seluruh pemerintah daerah merelokasi anggaran untuk penanganan pandemi virus korona (covid-19). Selain untuk penanganan kesehatan, relokasi harus menghitung penanganan dampak virus korona pada sosial dan ekonomi masyarakat.

Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing dan Relokasi Anggaran diterbitkan 20 Maret 2020. Inpres ini memerintahkan kementerian/lembaga (K/L) dan pemda mengutamakan penanganan covid-19 sesuai protokol kesehatan.

Relokasi untuk memberikan bantuan sosial bagi pekerja informal. Misalnya buruh, petani, nelayan, dan pedagang kecil. Selain itu, Jokowi minta pemda bisa mempertahankan daya beli masyarakat.

Medcom



Berita Terkait



Komentar