bawaslupilkada

Perhimpunan Advokat Laporkan Yusuf Kohar ke Bawaslu

( kata)
Perhimpunan Advokat Laporkan Yusuf Kohar ke Bawaslu
Foto: Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi Lampung melaporkan Yusuf Kohar kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung, Selasa, 4 Agustus 2020. 

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi Lampung melaporkan Wakil Wali kota Bandar Lampung sekaligus Bakal Calon Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung, Selasa, 4 Agustus 2020. 

Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran yang nampak terlihat dalam video viral Yusuf Kohar yang sedang cekcok di Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Senin 3 Agustus 2020. Perwakilan Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi Lampung tersebut terdiri dari Muhammad Junaidi, Hengky Irawan dan Agus Tomi disambut oleh Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung M Asep Setiawan.

Berita Terkait: Video Yusuf Kohar Cekcok dengan Lurah Tanjungbaru Beredar

Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi Lampung, Muhammad Junaidi mengatakan bahwa pihaknya melaporkan Yusuf Kohar karena ingin pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yant jujur dan bersih. Selain itu, pihaknya ingin menguji nyali Bawaslu Kota Bandar Lampung terkait Surat Edaran dari Bawaslu RI.

Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran, termasuk terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan Covid-19 untuk menghindari politisasi. Kemudian Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 045.2/1431/01/2020 tentang Larangan Bantuan Sosial Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Kita ingin Pilkada ini berjalan jujur dan bersih. Di pasal 71 UU 10 Tahun 2016 dan pasal 76 UU 9 Tahun 2015. Kita gak mau Bandar Lampung ini rusak karena sembako atau money politik," katanya usai menyampaikan laporan.

Ia mengatakan bahwa laporan tersebut merupakan bantuk kepedulian dirinya untuk Pilkada 2020 sehingga kedepannya bisa dijadikan pembelajaran oleh masyarakat dan tokoh politik lainnya. Ia ingin tokoh-tokoh politik atau pejabat publik seharusnya memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat.

"Di video tersebut kita melihat pakai baju dinas, menyatakan sedang sosialisasi. Trus ada penyataan bagikan-bagikan, itu bagikan apa. Trus statmen saya wakil walikota, berarti dia petahana. Ada kalimat yang berpotensi melanggar," katanya.

Mantan Anggota DPRD Lampung dari Partai Demokrat ini mengatakan bahwa Yusuf Kohar merupakan kader Demokrat dan didukung Demokrat dalam Pilkada Bandar Lampung 2020. Ia mengaku bahawa dirinya mendukung pencalonan Yusuf Kohar dengan cara-cara yang bersih. Ia ingin Bawaslu tegas menyikapi indikasi politisasi bansos.

“Ini bentuk kasih sayang kita terhadap pak Yusuf Kohar, kita ingatkan, agar jangan ada politisasi bansos dalam Pilkada. Sehingga tidak terulang kembali," katanya.

Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, M Asep Setiawan mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarat tersebut. Ia mengatakan setelah itu pihaknya akan melakukan kajian-kajian mengenai laporan tersebut bersama Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung lainnya.

"Kita terima laporan tersebut dan akan kita kaji bersama pimpinan lain. Kita juga akan melihat kejadiannya dimana, saksi masyarakat sekitar gimana. Melihat video tersebut kita lihat dulu Yusuf Kohar berbicara sebagai apa, apakah sebagai calon atau wakil walikota. Kalau disebut sosialisasi, sosialisasi apa dan sebagainya," katanya.

 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar