Perempuan Masih Tersisihkan Dalam Urusan Politik di Indonesia

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Solidaritas Perempuan menilai kepentingan perempuan belum menjadi hal penting yang dibicarakan dalam kontestasi politik. 

Padahal, perempuan menjadi bagian penting yang akan terdampak langsung dalam gagasan dan keputusan yang akan dibuat pemangku kebijakan. 

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Dinda Nuur Annisa Yura, mengatakan ruang politik sejak awal diciptakan untuk orang yang punya modal, penguasa, dan tokoh politik yang disokong pengusaha. 

BACA JUGA: Nihilnya Perwakilan Perempuan di Bawaslu Lampung Tuai Kritikan

Sehingga mustahil untuk perempuan akar rumput untuk berada di DPRD atau menjadi presiden. 

“Padahal bukan modal, kekuasaan atau sokongan pengusaha yang dibutuhkan dari pemimpin. Sebab yang dibutuhkan adalah gagasan atau pengetahuan yang akan dilakukan serta terbuka untuk berdialog dengan rakyat,” kata Dinda, Kamis, 3 Agustus 2023.

BACA JUGA: Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Disabilitas

Dia menilai kebijakan yang pro perempuan disahkan dalam UU TPKS bukan kebaikan negara. Namun, menjadi perjuangan panjang penyintas kekerasan seksual, gerakan perempuan hingga akhirnya dibahas dan disahkan DPR. 

“Coba lihat dari kebijakan lain ketika perempuan mendorong adanya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, sejak 2004 hingga saat ini belum disahkan. Sementara omnibus law yang pro investasi mudah disahkan,” ujarnya. 

Ia berharap demokrasi nasional dapat belajar dari perempuan yang dapat menyuarakan keinginannya dalam memperbaiki bangsa Indonesia. 

“Pola politik seperti ini perlu menjadi contoh dalam skala nasional, tidak boleh ada pembangunan tanpa persetujuan perempuan atau bahkan merugikan perempuan,” kata dia.

Effran Kurniawan