#revisi#perda#pendidikan

Perda tentang Penyelengaraan Pendidikan Menengah Perlu Direvisi

( kata)
Perda tentang Penyelengaraan Pendidikan Menengah Perlu Direvisi
Foto: Lampost.co/Umar Robbani

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 15/2019 tentang Penyelengaraan Pendidikan Menengah perlu direvisi. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi Lampung, Suharto mengatakan perda tersebut sebaiknya menyertakan dukungan pendanaan pendidikan sesuai PP) No 48/2008 serta, Permendikbud No 75/2016 tentang Komite Sekolah. Sehingga kualitas pendidikan di Lampung meningkat yakni menggunakan sumber dana sesuai regulasi.

“Poin krusial yang tidak ada habisnya di pendidikan adalah dukungan pendanaan pendidikan. Kendati sudah ada BOS, namun itu belum cukup. BOS hakikatnya hanya layanan dasar,” kata dia dalam publikasi perda, di Hotel Bukit Randu, Senin, 2 November 2019.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V Elli Wahyuni menyetujui hal itu. Sumber pendanaan akan diakomodir dengan meminta bantuan masyarakat. “Saya setuju. Pendidikan tidak ada yang gratis. Semua pendidikan membutuhkan biaya. Sekolah ingin mempunyai kualitas baik, pasti sarana prasarananya baik, tentunya meminta bantuan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Prof Sudjarwo mengatakan telah mencatat seluruh masukan dari peserta yang hadir guna melakukan perbaikan. Termasuk masalah sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan.

“Kalau masukannya benar, maka kita akan akomodir. Termasuk merevisi isi Perda, guna menyantumkan yang dibutuhkan. Artinya Perda ini akan di revisi. Di dunia ini apa yang tidak bisa terjadi, tidak kecuali mati,” ujar Sudjarwo.

Kemudian, Kepala Disdikbud Lampung Sulpakar menyambut baik hadirnya Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Pendidikan Menengah. Perda tersebut dinilai mampu memajukan pendidikan Lampung. Hasil cacatannya,berdasarkan masukan dari sejumlah kepala sekolah selaku penyelenggara satuan pendidikan kepada Komisi V DPRD Lampung terkait pembiayaan pendidikan, telah direspon dengan baik.

“Perlu kita catat. Tadi DPRD menegaskan pendidikan bermutu tidak lepas dari pembiayaan. Terkait pembiayaan di satuan pendidikan, ini telah direspon DPRD. Dan narasumber mengatakan, perda ini segera direvisi,” ujarnya.

Setiaji Bintang Pamungkas

Berita Terkait

Komentar