#ppkm#ppkmmikro#ppkmdarurat

Perbedaan PPKM Darurat dan PPKM Level 4

( kata)
Perbedaan PPKM Darurat dan PPKM Level 4
Jalan Jend. A. Yani, Tanjung Karang Lusat Kota Bandar Lampung saat ditetapkan PPKM Level 3-4. MTVL/Putri Purnama


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah kembali melahirkan istilah baru pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi covid-19. Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diterapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15, 16, 18, dan 19 tahun 2021, kali ini muncul sebutan baru dengan nama PPKM Level 3 dan 4. 

Lantas apa perbedaan dari kedua istilah itu?

Berdasarkan Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021, perbedaan mencolok hanya ada pada tambahan pengaturan sistem kerja kantor pemerintahan di sektor esensial pelayanan publik yang tidak bisa ditunda. Dalam sektor ini diberlakukan work from office (WFO) atau kerja dari kantor maksimal 25% dengan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat.

Banyak istilah kemudian muncul seiring dengan peraturan baru yang ditetapkan pemerintah. Sebagian masyarakat mungkin penasaran seperti apa aturan PPKM Level 4, terlebih Kota Bandar Lampung termasuk dalam daftar daerah-daerah yang wajib menerapkan aturan tersebut.

Baca: Bandar Lampung Masuk Daftar Daerah PPKM Level 4

 

Secara garis besar, aturan PPKM Level 4 tidak berbeda jauh dengan PPKM Darurat. Contohnya, aturan untuk supermarket, pertokoan, pasar swalayan, dan toko kelontong masih memiliki waktu operasional yang sama, yakni hingga pukul 20.00 WIB. Kapasitasnya juga dibatasi hingga sebanyak 50% dengan prokes ketat.

Peraturan yang sama persis pada PPKM Darurat dan PPKM Level 3 maupun 4 terletak pada aturan rumah ibadah yang belum diizinkan untuk melaksanakan ibadah secara berjemaah. Restoran atau pun tempat makan juga hanya boleh melayani take away, tidak boleh makan di tempat. 

Perbedaan keduanya hanya terletak pada aturan kebijakan work from home (WFH) alias kerja dari rumah dan WFO untuk sektor kritikal maupun esensial. Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 merinci persentase WFO dan WFH sebagai berikut; 

Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial 

1. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan). Aturannya, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional

2. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik). Aturannya, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf

3. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat. Aturannya, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf

4. Perhotelan non penanganan karantina. Aturannya, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf

5. Industri orientasi ekspor di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terkahir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Aturannya, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional

6. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staf WFO dengan prokes secara ketat

Sektor kritikal 

- Kesehatan, dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian
- Keamanan dan ketertiban, dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian.
- Penanganan bencana
- Energi
- Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat
- Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan
- Pupuk dan petrokimia
- Semen, bahan bangunan, dan konstruksi.
- Obyek vital dan proyek stategis nasional
- Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)

Selain sektor kritikal kesehatan, keamanan, dan ketertiban, boleh beroperasi 100% maksimal staf. Hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% persen staf. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar