#lampung#lampura#kppn

Perbankan Perlu Tingkatkan Jam Layanan saat Penerimaan Negara

( kata)
Perbankan Perlu Tingkatkan Jam Layanan saat Penerimaan Negara
Rakor teknis bank dan Kantor pos di Kantor KPPN Kotabumi, Selasa, 17 Desember 2019. Dok. KPPN

Kotabumi (Lampost) -- Perbankan ataupun Kantor Pos diharapkan peranannya dalam memperlancar penerimaan negara dari pajak, terutama dalam jam pelayanan. Sebab, kedua menjadi penerima penyetoran dari wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.

Hal itu diungkapkan Kepala KPPN Kotabumi, Subur Bahariyanto, saat membuka rapat koordinasi teknis (rakortek) dengan perbankan dan Kantor Pos di aula KPPN setempat, Selasa, 17 Desember 2019. Dia menyebutkan langkah-langkah akhir tahun 2019 yang harus dipedomani, terutama masalah jam layanan penyetoran penerimaan negara pada bank/pos persepsi.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-13/PB/2019 dan surat Menteri Keuangan nomor S-892/MK.05/2019 per tanggal 4 Desember 2019 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan penerimaan serta pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. "Transaksi penerimaan negara yang dikelola satker agar segera dilakukan oleh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor pada satker atau orang pribadi. Jangan menunda penyetoran dan kami berharap kerja samanya dari perbankan untuk memperlancar proses penerimaan negara tahun ini. Penerimaan negara secara elektronik tahun 2019 sampai 31 Desember 2019, pukul 24.00 WIB, masih menjadi penerimaan negara tahun anggaran 2019," katanya.

Dia menjelaskan penerimaan negara pada 31 Desember 2019 perlu diperhatikan agar bank/pos persepsi membuka loket layanan penyetoran penerimaan negara minimal hingga pukul 17.00 WIB. Kemudian bank/pos persepsi dan lembaga persepsi lainnya agar memastikan seluruh fasilitas penyetoran penerimaan negara melalui kanal elektronik (ATM, internet banking, mobile banking, EDC, dan lain-lain) aktif.

"Semoga semua bank/pos persepsi dapat melewati proses akhir tahun dengan lancar. KPPN Kotabumi serta KPP Pratama Kotabumi siap membantu apabila dalam menghadapi permasalahan akhir tahun anggaran 2019," katanya.

Peserta rakortek berasal dari perbankan dan PT Pos Indonesia di Kotabumi yang bertanggung jawab terhadap layanan penerimaan negara pada kantornya.

Pengaturan secara khusus penerimaan untuk 31 Desember 2019:

1. Penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00 WIB hari kerja sebelumnya s.d. pukul 08.00 WIB hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan ke rekening subrekening Kas Umum Negara (Subrkun) KPPN khusus penerimaan paling lambat pukul 09.00 WIB.

2. Penerimaan negara yang diterima setelah pukul 08.00 s.d. pukul 12.00 WIB hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan ke rekening Subrkun KPPN khusus penerimaan paling lambat pukul 13.00 WIB hari berkenaan.

3. Penerimaan negara yang diterima setelah pukul 12.00 s.d. pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan ke rekening Subrkun KPPN khusus penerimaan paling lambat pukul 17.30 WIB hari berkenaan.

4. Penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00 s.d. pukul 18.00 WIB hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan ke rekening Subrkun KPPN khusus penerimaan paling lambat pukul 19.00 WIB hari berkenaan.

5. Penerimaan negara yang diterima setelah pukul 18.00 s.d. pukul 24.00 WIB hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan ke rekening Subrkun KPPN khusus penerimaan paling lambat tanggal 2 Januari 2020, pukul 08.00 WIB yang dibukukan sebagai penerimaan negara tanggal 31 Desember 2019 sekaligus sebagai transaksi pelimpahan tanggal 2 Januari 2020.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar