#lampung#lampura#pkh

Perbaikan Data PKH melalui Input Data

( kata)
Perbaikan Data PKH melalui <i>Input</i> Data
Kepala Dinas Sosial Lampura, M Erwinsyah saat melaksanakan sosialisasi sekaligus pemasangan stiker bantuan PKH di Kantor Camat Abung Tengah, Rabu, 11 Desember 2019. Lampost.co/Fajar Nofitra

Kotabumi (Lampost.co) -- Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dapat dianulir, meski dianggap tidak layak menerima bantuan keluarga prasejahtera atau kurang mampu itu. Perubahan harus melalui rapat desa mengenai penghapusan data penerima, setelah itu akan dimasukkan operator dalam aplikasi dan disetujui Kementerian Sosial.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial Lampura, M Erwinsyah saat melaksanakan sosialisasi sekaligus pemasangan stiker bantuan PKH di Kantor Camat Abung Tengah, Rabu, 11 Desember 2019. Pada pelaksanaan penyaluran masih ditemukan penerima yang dianggap tidak layak, namun masih mendapatkan program tersebut. Pihaknya tidak dapat berbuat banyak, tetapi mengimbau agar yang tidak berhak atas bantuan itu mau mengundurkan diri.

"Nah itu masalah yang kami temukan di lapangan, kami di daerah tidak dapat langsung memutuskan begitu saja tapi harus melalui rapat desa mengenai penghapusan data penerima. Setelah itu akan dimasukkan operator dalam aplikasi. Keputusan ada di pusat, dalam hal ini Kemensos," kata dia didampingi Camat, Mulyadi, kapolsek, dan danramil saat sosialisasi bersama unsur uspika desa serta operator dan pendamping PKH.

Menurut dia, dengan adanya perubahan mekanisme (manual-daring), dapat memperbaiki data yang selama ini banyak mendapatkan kritikan karena dianggap tidak memenuhi ketentuannya. "Kami berharap aparat desa dapat lebih cermat melakukan pendataan. Jangan melihat dari hubungan kedekatan atau kerabatan saja. Sehingga mereka yang seharusnya berhak dapat menerima," ujarnya.

Erwin menjelaskan saat ini proses peng-input-an data dapat dilakukan langsung melalui aplikasi SIKS NG yang dilaksanakan operator desa. Dengan demikian, dapat ditingkatkan lagi ke depan sehingga manfaatnya diterima keluarga penerima manfaat (KPM) atau sesuai peruntukkannya.

"Jadi sekarang memang ada perbaikan, selain pemasangan stiker. Mumpung ini baru karena ke depan akan menggunakan data baru yang di-input melalui basis pusdatin. Jadi harus dilakukan secara baik sehingga tidak ada ketimpangan di lapangan," ujarnya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar