#nonaktif#peratin#tebaliokh

Peratin Tebaliokh Dinonaktifkan

( kata)
Peratin Tebaliokh Dinonaktifkan
Foto: Dok

Liwa (Lampost.co) -- Penunjukan dan pengangkatan Samsul Arifin (juru tulis) menjadi Plt Peratin Tebaliokh, Kecamatan Batubrak, Lampung Barat untuk menggantikan Akrom kini tinggal menunggu SK dari bupati.

"Usulan penunjukan Plt peratin Tebaliokh itu sudah disampaikan, yang kini tinggal menunggu SK bupatinya saja," kata Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMP Lambar Chandra Pasca mendampingi Kadis Yudha Setiawan, Kamis, 5 Desember 2019.

Penunjukan Plt peratin karena Akrom tidak mengindahkan surat teguran yang telah disampaikan pada 29 Oktober lalu. Selain mengusulkan penunjukan Plt peratin itu, pihaknya juga telah mengusulkan penonaktifan Akrom dari statusnya sebagai peratin. Usulan itu telah disampaikan sekitar pertengahan Nopember lalu atau 14 hari setelah surat teguran itu diberikan kepada yang bersangkutan.

Adapun isi surat teguran itu yakni berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat, bahwa yang bersangkutan telah melakukan dugaan tindak pidana terhadap dana untuk modal usaha Badan Usaha Milik (BUM) Pekon Tebaliokh terhitung sejak tahun 2016-2018. Kemudian dana BUM pekon 2019 juga belum dilaksanakan.

Karena itu, yang bersangkutan diberikan sanksi administrasi yaitu harus mengembalikan dana BUM Pekon terhitung sejak 2016-2018 dan melaksanakan kegiatan BUM pekon tahun 2019. Pengembalian dana dilaksanakan dalam kurun waktu selama 14 hari sejak surat teguran disampaikan pada 29 Oktober 2019.

Namun sampai berakhirnya ketentuan masa pengembalian dana BUM pekon berdasarkan surat teguran itu, ternyata yang bersangkutan tidak juga melaksanakannya sehingga dinonaktifkan dari sebagai peratin.

Sebelumnya, kasus penyimpangan dana desa Pekon Tebaliokh yang dilakukan oleh Akrom telah ditangani oleh Kejaksaan bidang Pidsus. Berdasarkan hasil penyelidikan dinyatakan dana desa untuk program BUM pekon Tebaliokh itu diduga ada yang fiktif. Prosesnya tinggal menunggu penetapan tersangakanya.

Ia menambahkan, dari hasil penyelidikan ada dugaan penyimpangan dana desa untuk BUMPekon selama 3 tahun dengan total kerugian mencapai sebesar Rp170 juta. Rincianya dana desa tahun 2016 sebesar Rp90 juta dan tahun 2017 Rp50 juta untuk modal usaha BUMPekon ternyata fiktif. Kemudian tahun 2018 sebesar Rp30 juta disalurkan tapi tidak sesuai dengan keperuntukanya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar