#korupsi#danadesa#beritalampung#korupsi

Peratin Pekon Bambang Jalani Sidang Kasus Korupsi APBDes

( kata)
Peratin Pekon Bambang Jalani Sidang Kasus Korupsi APBDes
Suasana sidang kasus korupsi APBPekon Bambang, Pesisir barat. Lampost.co/Febi Herumanika


Bandar Lampung (Lampost.co): Ali Toha (46), peratin (kepala desa) Pekon (desa) Bambang, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat kembali disidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, lantaran melakukan tidak pidana korupsi dana pendapatan dan belanja desa (APBDes), di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Jumat, 27 November 2020.

Dalam sidang yang digelar virtual, Jaksa Penuntut Umum M Indra Gunawan Kesuma menghadirkan 4 saksi, yakni Zulkarnain mantan bendahara Pekon Bambang, Mirjon sekretaris Pekon Bambang, Muslimin Penjabat (Pj) Pekon Bambang, dan Heriyati mantan bendahara Pekon Bambang. Keempatnya merupakan pejabat Pekon Bambang, Kecamatan Lemong.

Dalam keterangan saksi, Zulkarnain, menjelaskan terdakwa Ali telah menguasai uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Bambang. "Sebelum masa jabatan habis, Pak Ali kabur di akhir tahun 2017," ujar saksi.

Jaksa Indra mengatakan terdakwa Ali Toha memperkaya diri sendiri dengan menguasai uang APBDes Tahun Anggaran 2017, menjelang masa jabatannya habis tepatnya pada Juli 2017, Ali pergi meninggalkan Pekon Bambang.

"Dia (Ali) pergi ke Jawa dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban terhadap belanja APBDes," kata Jaksa.

Zulkarnain dalam kesaksiannya mengatakan mulanya Pekon Bambang mendapatkan anggaran APBDes tahap I tahun 2017 sebesar Rp698.313.133. Dana tersebut dicairkan empat kali.

"Pertama tanggal 1 Maret 2017 pengambilan Silpa Rp35 juta. Selanjutnya pencairan kedua 20 Juni 2017 sebesar Rp150 juta dan pencairan ketiga 3 Juli 2017 sebesar Rp306 juta. Selanjutnya pada 6 Juli 2017 sebesar Rp 207 juta. Sampai di rumah (terdakwa) Ali Toha uangnya disimpan dan tidak diberikan ke saya selaku bendahara," katanya.

Hakim Ketua Efiyanto menanyakan ke saksi apakah saksi tidak meminta uang itu. "Saya sudah minta tapi iya iya saja. Padahal saya sudah bilang uang pajak saja biar aman," kata Zulkarnain.

Zulkarnain menambahkan ia sempat menanyakan juga mengapa uang APBDes dibawa oleh terdakwa bukannya bendahara.

"Saya malah ditanya tinggi mana jabatan Peratin dengan bendahara. Ya saya jawab Peratin, terus saya suruh diem," katanya.

"Laporan pembangunan penerangan jalan tenaga surya berapa dianggarkan?" tanya Baharuddin kepada mantan sekretaris Mirjon. "Lupa pak, karena pemberkasan di rumah terdakwa," jawab Mirjon dengan terbata-bata.

"Terus perintah terdakwa bagaimana?" tanya hakim Baharuddin. Saksi hanya diam. "Gak usah takut," kata Hakim.

"Saya enggak bisa memberi masukan karena bukan kepemimpinan disana tapi kekuasaan, dan saya hanya menjabat tiga bulan, Juni sampai Agustus dan saya sudah enggak mau," jawab Mirjon.

Dalam dakwaanya, JPU M Indra Gunawan Kesuma menyebutkan terdakwa Ali Toha memperkaya diri sendiri dengan menguasai uang APBPekon Tahun Anggaran 2017.

Pada Juli 2017, Ali pergi meninggalkan Pekon Bambang ke Pulau Jawa dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban terhadap belanja APBPekon. Perbuatan terdakwa Ali Toha mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp296.619.600.

Pada dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Indra Gunawan Kesuma menyampaikan dari total uang APB Rp698.000.000, telah digunakan untuk kepentingan pekon sebesar Rp401.380.400.

"Dan terdakwa menikmati sisa uang sebesar Rp296.619.600 untuk kepentingan pribadi," katanya.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar