peratindanadesapajak

Peratin di Lambar Diminta Segera Setor Pajak

( kata)
Peratin di Lambar Diminta Segera Setor Pajak
Ilustrasi. Google Images


LIWA (Lampost.co) -- Berdasarkan hasil monitoring, dan evaluasi yang dilakukan oleh tim Inspektorat Lampung Barat ditemukan bahwa permasalahan yang masih dominan terjadi pada anggaran dana desa (DD), yakni soal setoran pajak.

"Hasil monitoring program dana desa yang masih sering ditemukan adalah soal pajak yaitu PPh dan Ppn. Dimana kegiatan sudah dilaksanakan tapi pajaknya tidak segera dibayarkan," kata Inspektorat Lambar Nukman, Rabu, 2 Desember 2020.

Ia menambahkan, banyak pekon yang sudah selesai melaksanakan kegiatan tapi pajaknya belum disetor. Padahal pajak itu merupakan kewajiban sebab merupakan pendapatan negara. Karena itu setiap kegiatan selesai dilaksanakan maka diharapkan pajaknya harus segera dibayarkan.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan dana desa tahap I dan II yang sedang dilaksanakan. Sedangkan untuk kegiatan tahap III belum dilaksanakan karena monitoring dan evaluasinya akan dilaksanakan memasuki 2021 mendatang.

Terkait hal itu, lanjut dia, pihaknya meminta kepada seluruh aparatur pekon khususnya yang belum menyetor pajak dari kegiatan yang telah dilaksanakan agar segera membayar kewajibanya.

"Sebagai lembaga pembina, kami minta agar pihak pekon yang belum menyetorkan pajak untuk segera melaksanakan kewajibanya. Setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan pajaknya harus disetor," kata Nukman.

Pihaknya juga meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon untuk terus memonitor dan mengevaluasi kegiatan pekon secara selektif. Sebab pada 2021 mendatang pihaknya akan melakukan review dana desa lebih awal yakni sebelum dilakukanya pengguna anggaran di masing-masing pekon.

"Jadi, harapan kami agar Dinas PMP untuk aktif dan selektif memonitor dan mengevaluasi kegiatan pekon sebab di 2021 mendatang kami akan mereview kegiatan dana desa lebih awal," kata Nukman.

Winarko







Berita Terkait



Komentar