#peratin#pelayanan#pemerintahan

Peratin Baru Harus Tingkatkan Pelayanan

( kata)
Peratin Baru Harus Tingkatkan Pelayanan
Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal melantik 62 peratin (kepala desa) di GSG Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu, 14 September 2022. Lampost.co/Yon Fisoma


Krui (Lampost.co) -- Peratin baru untuk bekerja maksimal menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu agar pekon dapat lebih maju ke depannya.  

"Selamat atas pelantikan peratin baru pada hari ini. Saya berharap mereka dapat bekerja maksimal demi memajukan wilayahnya," kata Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat Ali Yudiem saat ditemui di kantornya, Rabu, 14 September 2022.

Pelantikan 62 peratin dilakukan Bupati Agus Istiqlal di GSG Labuhan Jukung, Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu, 14 September 2022. Peratin yang dilantik merupakan hasil pemilihan serentak pada Juli 2022.

Dia mengingatkan agar para pejabat baru peratin dapat bekerja maksimal. Salah satunya pendataan masyarakat yang layak atau tidak untuk mendapat bantuan pemerintah, seperti bantuan pangan nontunai (BPNT) dan BLT BBM.

"Berikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerimanya. Kemudian jangan lagi terjadi aparat pekon menjadi penerima bantuan seperti itu. Kan mereka sudah tidak layak menerimanya karena sudah mendapat gaji," ujarnya.

Baca juga: Bupati Pesisir Barat Lantik 62 Peratin

Dia menambahkan jika masih ada kewajiban peratin lama terhadap aparatnya atau negara yang belum diselesaikan agar segera menuntaskannya. Contohnya, gaji aparat pekon yang belum dibayar, tapi pejabat peratinnya telah berganti.

"Kalau belum dicairkan dari kas APBD daerah, menjadi kewajiban peratin yang baru untuk menyelesaikan. Tapi kalau uangnya sudah dikeluarkan dari kas daerah oleh peratin yang lama, otomatis itu menjadi kewajiban peratin yang lama untuk menyelesaikan. Intinya harus ada kejelasan dari pejabat lama dengan pejabat baru, kan nanti juga ada serah terima jabatan, serah terima aset, dan berita acara hal-hal lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Lampost.co memberitakan dari hasil pengecekan dan temuan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Pesibar ada tunggakan SPj dana desa (DD) 2021 sekitar Rp5,7 miliar dan tunggakan pajak sekitar Rp1,2 miliar di sejumlah pekon.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar