korupsitersangkabaru

Peran Tersangka Baru Kasus Eks Bupati Lamsel

( kata)
Peran Tersangka Baru Kasus Eks Bupati Lamsel
Suasana Rumah Hermansyah Hamidi. Lampost.co/Asrul Septgian Malik

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Usai menggeledah kantor Bupati dan Kantor Dinas PUPR Lampung Selatan (Lamsel) pada Senin, 13 Juli 2020, KPK RI mengamankan satu orang dari pengembangan kasus suap fee proyek dengan terpidana Mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, dan beberapa terpidana lainnya.

Informasi yang dihimpun Lampost.co, satu orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka yakni Hermansyah Hamidi (HH), selaku mantan Kadis PUPR Lampung Selatan, yang kini menjabat sebagai Asisten Ekobang Pemkab Lampung Selatan.

Berita Terkait: KPK Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Eks Bupati Lamsel

Penetapan tersangka tersebut berdasarkan dokumen SPDP Nomor B/176/DIK00/230/07/2020 yang didapat Lampost.co. HH ditetapkan sebagai tersangka sejak 30 Juni 2020 karena disangka telah menerima fee pengerjaan proyek Pemkab Lampung Selatan bersama dengan eks Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

HH dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. SPDP tersebut ditandatangani Direktur Penyidikan KPK Brigjen Setyo Budiyanto, per tanggal 1 Juli 2020.

Terkait perkara tersebut, Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri tak merespon saat Lampost.co mencoba mengonfirmasi penetapan dan perkembangan penyidikan tersangka HH ke KPK. Sehingga belum diketahu secara spesifik, apakah Hermansyah Hamidi sudah ditahan oleh KPK atau belum.

Berita Terkait: Sekkab Lamsel Tidak Tahu soal Penggeledahan KPK

Berdasarkan putusan sidang Zainudin Hasan, HH memiliki sejumlah peran dengan terpidana lainnya, termasuk Agus Bakti Nugroho, dan Anjar Asmara.

HH merupakan pejabat pada Dinas PUPR Lampung Selatan dan kini menduduki salah satu jabatan di pemkab setempat.

HH juga turut berperan memberikan sejumlah hadiah uang bersama terdakwa lain dalam kasus eks bupati Lamsel yang bersumber dari rekanan-rekanan yang akan mendapatkan kegiatan proyek pada Dinas PUPR tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2018 dari sekitar 75 orang, yang salah satunya Gilang Ramadhan dari CV 9 Naga.

HH yang kala itu masih menjabat Kadis PUPR Lamsel diminta Zainudin Hasan untuk memberikan komitmen fee dari rekanan-rekanan tersebut sebesar 13,5% dari nilai proyek yang penyerahannya melalui Agus Bhakti Nugroho.

HH juga memberikan daftar pekerjaan yang sudah diplotting dan memerintahkan pengumpulan uang komitmen fee dari rekanan-rekanan tersebut. HH melakukan pengaturan lelang dengan cara membentuk tim yang dikoordinir.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar