#kur#kolompakar#umkm#beritalampung

Peran Strategis Pemda dalam Penyaluran KUR Melalui Program Sistem Informasi Kredit

( kata)
Peran Strategis Pemda dalam Penyaluran KUR Melalui Program Sistem Informasi Kredit
Ilustrasi. Foto: Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, Usaha Mikro dan Kecil sering menghadapi kendala yang antara lain kurangnya informasi maupun akses untuk memperoleh kredit, sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang untuk investasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) Tahun 2012 menyatakan adanya temuan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro dan Kecil yang belum tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut temuan dan berdasarkan hasil evaluasi serta rekomendasi dari  hasil kajian yang dilakukan oleh berbagai pihak, Komite Kebijakan bagi UMKM Kemenko  Perekonomian memandang perlu pentingnya peran strategis Pemda dan adanya aplikasi berbasis web untuk mendorong ketepatan sasaran dalam penyaluran KUR. Oleh karena itu, Komite Kebijakan bagi UMKM menugaskan Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan (DJPb) untuk membangun dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Aplikasi ini merupakan sistem informasi database untuk calon debitur potensial dan debitur KUR dengan menggunakan unique key Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP untuk debitur perorangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk debitur badan usaha. Tujuan dibangunnya aplikasi SIKP adalah untuk mempermudah pelaksanaan KUR serta menjadi basis data UMKM yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan bagi Perbankan dalam penyaluran kredit yang efektif. SIKP menjadi salah satu elemen terpenting dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki skema dan pengelolaan kredit program di Indonesia, khususnya KUR. SIKP memiliki peran penting dalam mendukung program KUR, salah satunya yaitu sebagai alat monitoring dan evaluasi penyaluran KUR.

Peningkatan peran Pemda dalam pelaksanaan Program KUR sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6871/SJ tanggal 14 Desember 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat. Dalam SE Mendagri tersebut mengamanatkan: (1) Gubernur/Bupati/Walikota segera mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi KUR yang beranggotakan instansi dan OPD terkait, Bank, dan Perusahaan Penjamin serta menetapkan Sekretariat Bersama Tim Monev. Tim Monev tersebut dapat berkoordinasi dengan perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di daerah; (2) Mengagendakan program/kegiatan terkait dengan pelaksanaan KUR dan mengalokasikan anggaran melalui APBD Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk pelaksanaan kegiatan Tim Monev KUR dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan UMKM di daerah masing-masing; (3) Membangun kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait, dalam upaya melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholders yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota; (4)  Mengunggah data terkait Calon Debitur Potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui KUR ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan penanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan (5)  Menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang dilakukan secara periodik, dengan maksud untuk melakukan evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan KUR di daerah; serta (6) Menyampaikan laporan pelaksanaan KUR pada setiap enam bulan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM.

Dalam implementasinya, aplikasi SIKP akan bermanfaat apabila ada dukungan dari Pemda. Peran Pemda sangat strategis untuk merekam data-data calon debitur potensial kedalam aplikasi SIKP. Seluruh Pemda sebanyak 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung seluruhnya telah menerima hak akses yang diberikan kepada Bagian Perekonomian/Dinas Koperasi dan UKM berupa username dan password untuk mengakses aplikasi SIKP. Akses aplikasi juga diberikan ke Pemerintah Provinsi melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk memonitor penyaluran KUR di Lampung. Namun kondisi saat ini, peran beberapa Pemda di Provinsi Lampung tergolong masih rendah. Hal ini bisa dilihat pada data rekapitulasi penginputan calon debitur per Pemda sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Calon Debitur Diinput oleh Pemda dan Penyaluran KUR

No

Nama Pemda

Jumlah Calon Debitur

Total Rencana Kredit

Jumlah Debitur

Total Nilai Akad

1

Kab. Lampung Selatan

77

1,227,000,002

0

0

2

Kab. Lampung Tengah

757

17,957,000,000

42

878,000,000

3

Kab. Lampung Utara

135

2,451,579,250

73

1,700,000,000

4

Kab. Lampung Barat

2,412

242,748,440,000

311

14,939,000,000

5

Kab. Tulangbawang

142

0

32

1,124,000,000

6

Kab. Tanggamus

615

10,895,000,000

117

3,236,000,000

7

Kab. Lampung Timur

1,562

44,089,000,000

15

945,000,000

8

Kab. Way Kanan

185

25,000,000

3

9,000,000

9

Kab. Pesawaran

470

5,401,500,000

10

270,000,000

10

Kab. Pringsewu

1,258

34,415,500,000

252

4,983,396,205

11

Kab. Mesuji

186

4,750,000,000

5

105,000,000

12

Kab. Tulangbawang Barat

380

3,872,500,000

143

6,083,000,000

13

Kab. Pesisir Barat

119

635,000,000

18

348,000,000

14

Kota Bandar Lampung

1,260

13,964,915,000

127

4,183,500,000

15

Kota Metro

781

9,851,000,000

2

30,000,000

Total

10,339

392,283,434,252

1,150

38,833,896,205

Sumber Data: Aplikasi SIKP (25 November 2020)

   

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas, diketahui bahwa UMKM di 15 Kabupaten/Kota yang memperoleh dana KUR jumlahnya masih rendah. Dari 10.339  calon debitur dengan total jumlah rencana kredit Rp392,28 Miliar, hanya berjumlah 1.150 yang telah menjadi debitur dengan total nilai akad Rp38,83 Miliar. Disisi lain, melihat kondisi tersebut menunjukan bahwa masih minimnya peran perbankan yang memanfaatkan data calon debitur yang diinput oleh Pemda untuk menjadi nasabahnya. Namun demikian, patut mendapat apresiasi kepada Pemda yang telah menginput ribuan calon debitur. Kabupaten Lampung Barat menduduki peringkat pertama dengan total 2.412 calon debitur, peringkat kedua Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1.562 dan diikuti Kota Bandar Lampung 1.260 serta Kabupaten Pringsewu dengan jumlah calon debitur 1.258. Namun, ada beberapa Pemda yang masih kecil jumlah calon debitur yang telah diinput di aplikasi SIKP. Kabupaten Lampung Selatan menduduki peringkat terbawah sebanyak 77 calon debitur, namun yang menarik perhatian disini, dari jumlah calon debitur tersebut tidak satupun yang memperoleh KUR dari perbankan. Rendahnya jumlah calon debitur potensial yang diinput oleh Pemda menjadi kendala perbankan dalam penyaluran KUR. Peran Pemda seharusnya  untuk terus meningkatkan jumlah calon debitur KUR ke aplikasi SIKP. Dengan banyaknya data yang diinput, semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses terhadap KUR dari perbankan. Perbankan diharapkan tidak khawatir untuk menyalurkan KUR karena sudah ada lembaga penjamin.

Sementara itu, berdasarkan data penyaluran KUR melalui perbankan  di Lampung sudah cukup baik. Sampai dengan akhir Nopember 2020 tercatat terdapat 191.367 debitur dengan total dana KUR yang tersalur sebesar Rp4,93 Triliun serta nilai outstanding pinjaman sebesar Rp3,63 Triliun. Adapun data penyaluran KUR oleh perbankan disajikan dalam  tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Penyaluran KUR oleh Perbankan per Pemda

No

Nama Pemda

Jumlah Debitur

 Total Nilai Akad

 Total Nilai Outstanding

1

Kab. Lampung Selatan

    20,926

   575,859,668,047

    396,962,500,740

2

Kab. Lampung Tengah

    42,364

1,010,551,581,528

    702,667,572,021

3

Kab. Lampung Utara

    15,235

   406,240,658,276

    348,361,611,621

4

Kab. Lampung Barat

    10,952

   216,583,712,357

    178,950,442,200

5

Kab. Tulangbawang

      8,976

   253,092,960,653

    174,088,179,091

6

Kab. Tanggamus

    13,139

   370,357,523,419

    284,979,062,803

7

Kab. Lampung Timur

    30,316

   714,051,236,229

    489,226,596,007

8

Kab. Way Kanan

      9,645

   216,731,322,314

    171,696,756,255

9

Kab. Pesawaran

      6,989

   204,225,413,436

    152,620,282,255

10

Kab. Pringsewu

      4,290

   112,065,739,296

      84,309,922,807

11

Kab. Mesuji

      5,781

   151,003,655,217

    109,894,356,178

12

Kab. Tulangbawang Barat

      5,146

   145,294,296,365

    118,817,622,659

13

Kab. Pesisir Barat

             5

          980,000,000

           938,357,677

14

Kota Bandar Lampung

    14,681

   475,498,085,257

    364,740,421,291

15

Kota Metro

      2,922

     81,016,183,542

      56,436,646,776

Total

191,367

4,933,552,035,936

3,634,690,330,381

Sumber Data: Aplikasi SIKP (25 November 2020)

 

Dengan melihat data di atas, terbukti perbankan sendiri yang aktif mencari calon debitur KUR sehingga pemberian kredit tersebut diragukan ketepatan sasarannya. Bisa jadi, debitur yang menerima fasilitas KUR tersebut bukan calon debitur yang layak untuk dibiayai. Oleh sebab itu, Pemda memiliki peran yang penting untuk mendata dan mengidentifikasi calon debitur potensial (UMKM) yang layak untuk dibiayai melalui program KUR.  Pemda dipandang  lebih mengetahui dan memahami kondisi UMKM di daerahnya yang layak untuk diberikan pembiayaan. Selanjutnya, Pemda dapat aktif menginput data calon debitur potensial tersebut ke dalam aplikasi SIKP. Data yang telah diinput tersebut kemudian dimanfaatkan  perbankan dalam melakukan penyeleksian calon nasabah KUR.

Menyikapi kondisi saat ini, peran Pemerintah Provinsi diperlukan dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan kebijakan pembiayaan bagi UMKM. Dengan didukung  peran aktif Kanwil DJPb Provinsi Lampung  dan OJK, Pemerintah Provinsi Lampung seyogyanya dapat mendorong peran aktif Pemerintah Daerah di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk melakukan penginputan data calon debitur potensial terutama bagi pelaku UMKM binaan didaerahnya ke dalam aplikasi SIKP. Kegiatan koordinasi dan evaluasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah rutin dilaksanakan setiap triwulan.

Sebagai penutup, penggunaan satu sistem database (SIKP) yang digunakan dalam penyaluran KUR di daerah,  bermanfaat bagi berbagai pihak yang dapat dirasakan, yaitu: (1) Penyaluran KUR dapat diyakini ketepatan sasarannya karena penggunaan NIK (debitur individu) dan NPWP (debitur badan usaha) sebagai unique key; (2) Pemda akan dapat dengan mudah memperoleh data-data penyaluran KUR yang ada diwilayahnya sebagai bahan evaluasi; dan (3) Seluruh Bank Penyalur KUR dapat mengakses dan memilih calon debitur potensial sebagai nasabahnya. Dengan demikian, diharapkan penyaluran KUR menjadi tepat sasaran dan memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. Hal ini juga mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) UMKM untuk penanganan pandemi Covid-19. Pada akhirnya, Program KUR diharapkan benar-benar tepat sasaran serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi tingkat  kemiskinan di Provinsi Lampung.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar