#pemkablamsel#lamsel

Penyusunan RKP 2 Desa di Palas Lamsel Diduga Tak Sesuai Regulasi

( kata)
Penyusunan RKP 2 Desa di Palas Lamsel Diduga Tak Sesuai Regulasi
RKP. Ilustrasi


Kalianda (Lampost.co) -- Dua desa di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, diduga tak sesuai regulasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa 2023. Sehingga, hasil musyawarah RKP Desa tersebut cacat hukum dan prosedur.

Hal tersebut diungkapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Pendamping Desa Kecamatan Palas, Fahrul Ulum, saat ditemui Desa Pematangbaru, Selasa 27 September 2022.

Dia mengaku dua desa yang diduga tidak mengikuti regulasi dan aturan penyusunan RKP Desa 2023, yakni Desa Pulautengah dan Tanjungsari. Kedua desa itu diketahui tidak membentuk Tim Penyusunan RKP Des 2023.

"Sedangkan musyawarah desa penyusunan RKP Des 2023 dilaksanakan tanpa tim penyusunan RKP Des 2023," kata dia.

Selain itu, kata Fahrul, kedua desa tersebut tidak melaksanakan musyawarah dusun (Musdus). Padahal, penyusunan RKP Des itu diatur dalam Permendes 20 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

"Selain itu, kedua desa itu sudah mengangkangi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Artinya, hasil musyawarah desa penyusunan RKP Desa Pulautengah dan Tanjungsari cacat hukum dan prosedur," kata dia.

Ketua BPD Tanjungsari, Alim Pidana, membenarkan Pemerintah Desa Tanjungsari belum melaksanakan Musdus. Dia beralasan kegiatan Musdus tidak ada anggaran.

"Sudah dianggap melaksanakan Musdus saat Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa beberapa hari lalu. Gimana mau laksanakan Musdus kalau anggarannya enggak ada," kata dia.

Sementara itu, Kepala Desa Tanjungsari, Jarwono dan Kepala Desa Pulautengah Nuryanto saat dikonfirmasi melalui telepon tidak merespon. Padahal, nomor selulernya dalam keadaan aktif.

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar