#Pemkot#Damar#PRT

Penyusunan Peraturan Perlindungan PRT Sudah 80 Persen

( kata)
Penyusunan Peraturan Perlindungan PRT Sudah 80 Persen
Lokakarya tripartit membahas standar kontrak kerja PRT yang difasilitasi oleh Damar, di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin (19/3/2018). (Foto : Rudyansyah)

BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Penyusunan draf Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung disebut telah mencapai 80%.

Bagian hukum masih melengkapi beberapa hal, di antaranya lampiran kontrak kerja antara PRT dan pemberi kerja atau majikan, sebelum draf tersebut disampaikan ke Wali Kota untuk disahkan.

“Sejauh ini progres penyusunan peraturan wali kota tersebut hampir 90 persen,” ujar perwakilan bagian hukum Pemkot Bandar Lampung, Erwansyah, dalam kegiatan lokakarya tripartit plus membahas standar kontrak kerja PRT difasilitasi Lembaga Advokasi Perempuan Damar, di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin (19/3/2018).

Erwansyah menekankan para pengusul, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Jaringan Aksi Perlindungan Perempuan PRT, tidak perlu terburu-buru mendorong terwujudnya payung hukum bagi PRT tersebut. Sebab jika tidak lengkap, peraturan wali kota tersebut dapat kurang maksimal dalam implementasi.

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Sely Fitriani, mengatakan peraturan wali kota yang sedang diusulkan adalah bentuk jaminan bagi perempuan PRT, khususnya yang ada di Bandar Lampung. Sebab selama ini PRT adalah pekerjaan yang sangat rentan terdiskriminasikan hak-haknya. “Kerja tidak layak adalah suatu pelanggaran dan wujud lain dari kekerasan pada perempuan, termasuk proses pemiskinan bagi perempuan,” ujar Sely.

Rudiyansyah



Berita Terkait



Komentar