#penyelundupansatwa#beritalampung#satwalindung

Penyelundupan Satwa Sepanjang 2019 Marak

( kata)
Penyelundupan Satwa Sepanjang 2019 Marak
Rapat koordinasi lintas sektor dalam upaya penegakkan hukum penyelundupan satwa liar di Pos Terpadu Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Jumat, 17 Januari 2020.

Kalianda (Lampost.co): Perdagangan satwa liar dilindungi melalui wilayah Lampung masih marak terjadi di 2019 walaupun sejumlah pelaku sudah menjalani hukuman. Hal itu belum memberikan efek jera.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo meminta pencegahan dan penegakkan hukum penyelundupan satwa liar kerap disosialisasikan.

"Untuk mempersempit dan meningkatkan kesadaran masyarakat, kita berharap ada sosialisasi pencegahan dan penegakkan hukum, " kata Kapolres pada rapat koordinasi lintas sektor dalam upaya penegakkan hukum penyelundupan satwa liar di Pos Terpadu Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Jumat, 17 Januari 2020.

Selain Kapolres, rakor tersebut dihadiri Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung, BKSDA Seksi Lampung, BPTD, TNI-AL, Pomal, KSKP Bakauheni, Satgas Seaport Interdiction, WCS, JAAN, dan Flight.

Edi Purnomo mengatakan Polres Lampung Selatan telah melakukan koordinasi yang cukup baik dalam pencegahan penyelundupan satwa liar dilindungi dari Pulau Jawa maupun Sumatera selama ini. Dia berharap pada rakor yang digelar itu menjadi langkah awal pemantapan dalam melaksanakan tugas di 2020.

"Sepanjang tahun 2019 kita telah menyita ribuan satwa liar maupun dilindungi yang kemudian dilepasliarkan," ujar mantan Kapolres Mesuji itu.

Menurutnya dalam mencegah penyeludupan satwa, banyak instansi yang dilibatkan dengan tanggungjawab dan tugas masing-masing.

"Kami berharap sosialisasi pencegahan dan penindakkan hukum bagi yang tertangkap di Wilayah Lampung Selatan sering disosialisasikan," ujar dia.

Kepala Seksi Hewan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung Herwintarti mengatakan selama ini pihaknya terus melakukan kolaborasi untuk menjaga komitmen yang sama dalam melakukan pencegahan dan penegakkan hukum bagi penyelundupan satwa liar dilindungi.

"Keberhasilan tidak akan tercapai kalau hanya Karantina saja yang bekerja. Untuk itu, kami minta komitmen yang sama untuk mengatasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya," kata dia.

Tania Bunga Hernandita selaku Campaign Manager Flight Protecting Indonesia Birds, menjelaskan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selama ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Ia menyebutkan populasi burung di alam liar kian terancam akibat penyelundupan yang merajalela.

"Harus ada arahan penegakkan hukum melalui pendekatan multidoor. Jaringan harus diperluas untuk bisa mengungkap dari pemburu hingga tingkat pedagang," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar