#tower#bts#pelanggaran#beritalampung

Penyegelan Tower BTS Dilanjutkan sampai Januari 2019

( kata)
Penyegelan Tower BTS Dilanjutkan sampai Januari 2019
Dokumentasi pixabay.com

BANDAR LAMPUNG (Lampost)-- Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung, masih akan terus melakukan pemanggilan terhadap pemilik ke 15 tower Base Tranciever Station (BTS) yang sebelumnya telah dilakukan penyegelan oleh DPRD bersama dengan Satker terkait Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandar Lampung Nu’man Abdi, mengakatakan proses pemanggilan masih akan terus dilakukan, namun tidak dalam waktu dekat melainkan pada awal Januari mendatang, kepada pemilik dari masing-masing tower BTS yang telah disegel itu. “Nanti habis tahun baru kita panggil perusahaan pemilik tower itu, ya awal januari kita lanjutkan lagi. kita tandai tower yang melanggar itu untuk memudahkan nantinya,” kata Nu’man, Minggu (30/12/2018).

Jika nantinya perusahaan pemilik tower itu tidak mengindahkan pemanggilan yang dilakukan oleh DPRD setempat, maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas. “Nantinya kemungkinan jika tidak ada niat baik dari mereka, upaya yang bisa kita lakukan adalah bekerjasama dengan PLN untuk menstop aliran listrik ke tower itu,” jelasnya. Menurutnya nanti akan ada lanjutan terkait penyegelan terhadap tower yang melanggar aturan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung tersebut. “Nanti akan ada lanjutan, kegiatan ini akan kita laksanakan sampai dengan akhir januari 2019 mendatang. Karena memang terdapat lebih dari 100 tower BTS yang melanggar peraturan tentang perizinan sebab dinilai tidak melakukan registrasi ulang,” lanjutnya.

Di tahun mendatang, selain melakukan pemanggilan kepada 15 pemilik tower telekomunikasi BTS itu, DPRD juga akan lakukan hal serupa dengan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan terhadap tower lainnya yang didapati melanggar hal serupa. Sebelumnya, DPRD dan Pemkot Bandar Lampung melakukan penyegelan 15 BTS bermasalah yang diduga melanggar peraturan daerah Nomor 7 tahun 2004 tentang bangunan dan gedung.

Deta Citrawan



Berita Terkait



Komentar