#pilkada

Penundaan Pilkada 2020 Harus Ada Kepastian Hukum

( kata)
Penundaan Pilkada 2020 Harus Ada Kepastian Hukum
Ilustrasi.Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak secara nasional pada September berpotensi tertunda karena merebaknya wabah coronavirus disease 2019 (covid-19). Sementara itu, landasan hukum yakni Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada belum bisa menjadi payung hukum yang kuat apabila pilkada ditunda secara nasional.

Menanggapi hal tersebut pemerhati pilkada dari Universitas Lampung, Handi Mulyaningsih berpendapat pilkada harus diundur karena ketidakjelasan situasi sampai kapan problema wabah virus covid-19 akan berakhir. Ia mengatakan persoalan tersebut harus dibahas dengan serius mengenai kepastian jalannya Pilkada 2020. Pemerintah Pusat, KPU RI, Bawaslu RI, dan DPR harus segera melakukan langkah-langkah strategis ke depan secara bijaksana dan win win solution.

"Saya optimistis payung hukum pilkada pasti akan dibahas bersama pemerintah, Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu. Apa pun bentuknya regulasinya (perubahan UU atau perppu) harus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan peserta pemilu serta stakeholder lainnya. Haitu terkait jadwal dan tahapan, penundaan tahapan pasti berdampak pada pemunduran hari H," katanya kepada Lampost.co, Minggu, 29 Maret 2020.

Di Lampung ada 8 kabupaten/kota yang menggelar pilkada, yakni Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Pesisir Barat. Bahkan untuk pagelaran pilkada tersebut, penyelenggara dan pengawas sudah menyepakati anggaran Rp376.598.484.200 dengan perincian Bawaslu Rp109.055.512.000 dan KPU Rp267.542.972.200, sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

"Untuk anggaran bisa disepakati ulang. Kalau ada anggaran yang sudah digunakan, dipertanggungjawabkan sesuai jumlah yang digunakan," kata Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ini.

Dia juga berpendapat untuk sisa anggaran NPHD yang belum digunakan, sebaiknya jangan dulu digunakan untuk pilkada sampai ada kejelasan dari KPU RI untuk melanjutkan tahapan. Ia mengatakan semua anggaran yang sudah ada di NPHD bila tidak digunakan, kembali ke negara.

"Pilkada harus diundur karena ketidakjelasan situasi. Kalau anggarannya, bisa disepakati ulang. Misalnya tetap akan digunakan sampai pilkada dilanjutkan," kata mantan Komisoner yang sudah 11 tahun menjadi anggota KPU Lampung sejak 2008-2013 diperpanjang 2014 dan 2014-2019 ini.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar