UMKMkanwil

Pentingnya Pelaku UMKM Daftarkan Hak Kekayaan Intelektual

( kata)
Pentingnya Pelaku UMKM Daftarkan Hak Kekayaan Intelektual
Kakanwil Kemenkumham Provinsi Lampung Danan Purnomo (berdiri) saat menjadi pemateri dalam Sosialisasi Layanan Kekayaan Intelektual dengan tema "Produksi Kekayaan Intelektual Berbasis Media Massa" pada Selasa, 17 November 2020. Asrul


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung Danan Purnomo mengatakan pentingnya pelaku UMKM mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produknya. Hal ini terungkap dalam Sosialisasi Layanan Kekayaan Intelektual dengan tema "Produksi Kekayaan Intelektual Berbasis Media Massa" pada Selasa, 17 November 2020.

Acara yang diselenggarakan di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung tersebut diikuti oleh sekitar 53 pelaku UMKM, dan Pihak UPT Kanwil Kemenkumham Lampung. Turut hadir sebagai pemateri, Erwin Setiawan Yunianto selaku penyuluh hukum ahli muda Kanwil Kemenkumham Lampung, dan Pemimpin Redaksi Lampung Post Iskandar Zulkarnain.

Dalam sambutannya Kakanwil Kemenkumham Lampung Danan Purnomo mengatakan, pentingnya pendaftaran segera, dan promosi kekayaan intelektual, serta bagaimana memasarkan dan mempromosikan produk. Terutama berbasis media massa maupun media sosial.

"Apalagi saat ini persaingan di dunia usaha menjadi lebih menantang dan bebas, sehingga dibutuhkan kesiapan dan kekuatan untuk mampu bersaing. Terlebih lagi di masa pandemi covid-19 ini, hampir semua sektor ekonomi terkena dampaknya. Akses persaingan bebas telah menawarkan sejumlah peluang bisnis dalam bentuk target pasar baru, pengembangan teknologi, inovasi, peningkatan kualitas, baik dari UMKM, pelaku usaha, maupun para peneliti," kata dia.

"Sektor UMKM, para peneliti, dan pengusaha tidak hanya membutuhkan modal, pemasaran, dan SDM yang kuat, tetapi juga membutuhkan Kekayaan Intelektual sebagai salah satu aset. Kepemilikan Kekayaan Intelektual merupakan hal penting dan merupakan suatu kebutuhan untuk penguatan bagi UMKM, pelaku usaha dan para peneliti. Berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini, praktik penerapan dan perlindungan KI, telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh masyarakat," lanjutnya.

Menurut Danan, saat ini jumlah pemohon atau pendaftaran Kekayaan Intelektual secara nasional  meningkat di tengah lesunya kegiatan ekonomi sebagai akibat dampak pandemi covid-19 yang dirasakan hampir di seluruh dunia. Menurut data dari Kominfo, terdapat peningkatan penjualan produk sanitasi secara online dan penjualan produk makanan dan minuman naik hingga 260% selama pandemi. Data tersebut belum termasuk peningkatan transaksi online pada produk-produk lainnya, terlebih kebanyakan pelaku bisnis tersebut merupakan usaha berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Begitu pentingnya perlindungan terhadap kekayaan Intelektual dalam dunia usaha, maka perlu adanya suatu tindakan mensosialisasikan, membudayakan dan memberdayaan hak atas Kekayaan Intelektual kepada seluruh lapisan masyarakat, baik pelaku usaha, aparat penegak hukum maupun masyarakat selaku konsumen," tambahnya.

Sementara itu, Pemred Lampung Post Iskandar Zulkaranin mengatakan, sekitar 77,9 % pengusaha belum mendaftarkan Kekayaan Intelektual. Karenanya perlu ada pendaftaraan Hak Kekayaan Atas Intelektuak (HAKI) dengan segera.

"Sangat penting pendaftaran HAKI sebagai perlindungan dari karya yang dihasilkan, mencegah pemalsuan, dan plagiasi," paparnya.

Setelah mendaftarkan produknya, lanjut Iskandar, para pelaku UMKM atau UPT Kanwil Kemenkumham dapat memuat keunggulan produknya tersebut melalui media massa, media elektronik, maupun media siber. Namun, pelaku UMKM juga harus bisa memilah-milah, dalam promosi produk atau kegiatannya. Hal tersebut guna menghindari upaya negatif yang mendompleng nama pers.

"Jadi narasumber baik di UPT Lapas, atau pelaku UMKM jangan takut kalau disambangi media. Tugas mereka memberitakan, namun bisa ditanya juga apakah medianya atau wartawannya sudah terdaftar di dewan pers, sudah tersertifikasi atau tidak," tambahnya.

Selanjutnya, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkumham Lampung, Erwin  Setiawan Yunianto, memaparkan, kekayaan intelektual dibagi menjadi dua yakni, Hak cipta dan hak kekayaan industri yang terdiri dari patent, desain industri, merk, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

"Salah satu yang utama adalah soal merk. Merk ada dua, merk dagang dan merk jasa," paparnya.

Fungsi merk yakni tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi, yang dihasilkan orang atau badan hukum, alat promosi sehingga tinggal menyebutkan merk, jaminan atas mutu barang, dan sebagai petunjuk barang/jasa yang dihasilkan.

"Setelah merk didaftarkan, fungsinya sebagai alat bukti pemilik merk yang berhak dasar penolakan terhadap merk yang sama keseluruhan atau sama pasa pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain, dan dasar mencegah orang lain memakai merk yang sama," katanya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar