pemprovlampung

Penjelasan Gubernur Lampung Soal Omnibus Law

( kata)
Penjelasan Gubernur Lampung Soal Omnibus Law
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Lampost/Triyadi Isworo

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini diramaikan dengan informasi mengenai Omnibus Law. Omnibus Law sendiri adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Istilah hukum tersebut belakangan ini sedang marak di Indonesia. Pasalnya, pemerintah Indonesia sedang menyusun omnibus law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada tiga hal yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM

Merespon hal tersebut Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan bahwa berdasarkan arahan dari Presiden RI bahwa pihaknya ingin bergerak luwes dalam roda pemerintahan. Karena saat ini pergerakan menjadi tidak luwes karena himpitan peraturan yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada saat ini.

"Semua peraturan baik yang di pusat, daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur dan sebagainya akan dievaluasi yang menimbulkan ruang kerja yang kaku agar menjadi luwes," kata Arinal Djunaidi di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 26 Februari 2020.

Kemudian ia mengatakan bahwa pemerintah daerah mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam menyusun gerak langkah dalam menjalankan roda organisasi dan birokrasi. Namun yang pasti pihaknya juga akan melakukan evaluasi-evaluasi mengenai regulasi yang ada.

"Secepatnya akan dibuat tim. Karena dari tahun 1964 peraturan-peraturan gubernur perda danlainnya sudah tidak layak, maka kita sederhanakan, revisi dan kita buang," katanya.

 

Winarko



Berita Terkait



Komentar